Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Menteri Susi Pudjiastuti Terima Ratusan Aduan per Hari ke Ponselnya

Susi Pudjiastuti mengaku mengedepankan keterbukaan dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 20 Apr 2018, 06:35 WIB

Diterbitkan 20 Apr 2018, 06:35 WIB

Menteri Susi Jelaskan Proses Penangkapan Kapal Buronan Interpol

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menjelaskan penangkapan kapal buronan interpol, Jakarta, Sabtu (7/4). Susi mengatakan Satgas 115 mendapatkan permintaan resmi dari Interpol melalui NBC Indonesia untuk memeriksa kapal STS-50. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Susi Pudjiastuti mengaku mengedepankan keterbukaan dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia dan kementeriannya juga tidak sungkan menerima segala aduan dari masyarakat.

Susi mengatakan, sedikitnya ia menerima 100-150 aduan dalam sehari dari masyarakat. Isinya bermacam-macam, seperti limbah dan kapal ikan.

"Semenjak dilantik oleh Pak Presiden, saya tidak pernah mengganti nomor handphone. Saya terima banyak sekali keluhan dari masyarakat," ungkap Susi Pudjiastuti, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

"Itu membantu kerja saya dan untuk evaluasi," dia menambahkan.

Susi mengaku berusaha mengakomodasi seluruh aduan masyarakat. Dia pun akan mencarikan solusi. Namun, jika bukan wewenangnya, keluhan akan disampaikan kepada kementerian atau lembaga terkait, bahkan ke Presiden Jokowi.

"Kadang-kadang soal limbah saya kirim ke Bu Siti (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kadang ke forward ke Pak Presiden," kata Menteri Susi Pudjiastuti.

Harus Dilayani dengan Baik

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyapa penonton saat bermain paddle board di Danau Sunter, Jakarta, Minggu (25/2/2018). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Festival Danau Sunter. (Bola.com/Okie Prabhowo)

Selain itu, Susi menginstruksikan agar setiap Direktorat Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki akun Twitter. Tujuannya, supaya masyarakat dapat dilayani dengan baik.

"Kita cantumkan nomor HP supaya civil society (masyarakat) merasakan pastispasi on service penuh, dan tidak pasif menerima aduan. Semua harus terbuka," ujar Menteri Susi.

Lanjutkan Membaca ↓