BNPT: Napi Teroris di Mako Brimob Belum Tersentuh Program Deradikalisasi

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengakui, narapidana kasus terorisme yang ditahan di Rutan Salemba cabang Mako Brimob belum tersentuh program deradikalisasi.

"Kalau di dalam ini (Rutan Mako Brimob) belum ada. BNPT belum sama sekali di sana," kata Suhardi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/5/2018) siang.

Suhardi mengungkapkan, program deradikalisasi tidak bisa langsung diberikan kepada tahanan di Mako Brimob. Sebabnya, tahanan kasus terorisme di sana masih harus menunggu assesment setelah vonis dari pengadilan.

"Itu kan dipetakan dulu, mau di-assesment, sesuai klasifikasi cluster-nya. Baru disebar ke lapas-lapas, baru kita masuk," ucap Suhardi.

Menurut dia, setelah assesment baru terlihat seberapa parah seorang napi terpapar paham radikalisme, sehingga bisa dilakukan pendekatan yang sesuai.

"Nanti dikasih tahu sama Densus 88, ini orang seperti ini dan sebagainya. Kita assesment tingkat radikalisasinya seperti apa, dan sebagainya," tandas Suhardi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan dukacita atas meninggalnya lima anggota polisi yang menjadi korban kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat.

"Atas nama rakyat bangsa dan negara saya menyampaikan rasa duka mendalam atas gugurnya 5 anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas negara. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan menghadapi duka ini," kata Jokowi di Istana Bogor.

Presiden mengatakan telah memerintahkan kepada Wakapolri Komjen Syafruddin untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit yang telah menjadi korban keganasan teroris di Mako Brimob tersebut.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa kerusuhan di Mako Brimob.

"Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun pada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara," kata Jokowi.