Anies Berjanji Akan Review Anggaran untuk YLBHI

Anies menemui sejumlah pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin 14 Mei 2018.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 15 Mei 2018, 08:59 WIB
Diterbitkan 15 Mei 2018, 08:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui sejumlah pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui sejumlah pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui sejumlah pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin 14 Mei kemarin. Dalam pertemuan itu, Anies membahas pelbagai persoalan DKI Jakarta.

"Kami berdiskusi masalah yang ada di Jakarta. Mulai persoalan air, penggusuran, kekerasan, perlindungan kepada setiap warga negara. Ada banyak hal yang tadi kita diskusikan. Itu di antaranya," kata Anies di lokasi, Senin (14/5/2018).

Anies mengatakan, diskusi dengan YLBHI kali ini hanya membahas secara garis besar permasalahan yang menerpa DKI Jakarta. Selebihnya, akan dibicarakan pada pertemuan yang akan datang.

"Ini pertemuan pembuka, Insyaallah nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya," ujar dia.

Hal penting yang juga dibahas yakni mengenai anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta kepada YLBHI ke depan. Anies berjanji akan me-review anggaran YLBHI.

"Beberapa kegiatan di YLBHI yang memerlukan dukungan dari pemprov yang selama ini dilakukan melalui mekanisme hibah, nanti kita akan review soal anggarannya," ucap Anies.

 

Pengelolaan Gedung YLBHI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui sejumlah pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui sejumlah pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Menurut Anies, memang sejak dulu YLBHI kerap mengurusi permasalahan yang berhubungan dengan keadilan.

"Teman-teman YLBHI hadir sejak era Bang Buyung, selalu melakukan pembelaan pada masalah-masalah keadilan struktural ya istilahnya, hukum struktural," terang dia.

Selain persoalan DKI Jakarta, YLBHI juga menyingung pengelolaan gedung yang diduduki YLBHI.

"Fasilitas ini yang ada kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta, karena itu tadi hadir juga bersama saya kepala BPAD pengelolaan aset daerah yang mudah-mudahan nanti akan ada solusi," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya