Polemik Band Sukatani, Ini Kata Menteri Budaya hingga Mantan Menko Polhukam

Liputan6.com, Jakarta - Band Sukatani yang mengusung musik dance-punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terbentuk sejak 2022, band ini terdiri dari Alectroguy (gitaris dan produser) dan Twister Angel (vokalis).

Mereka dikenal dengan penampilan yang nyentrik dengan selalu menggunakan penutup muka dan musik yang berada di ranah arus bawah. Popularitas mereka makin melesat setelah merilis lagu berjudul "Bayar Bayar Bayar".

Lagu ini berisi kritik tajam terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi. Liriknya yang menohok, terutama frasa 'bayar polisi'. Tak heran jika lagu ini menjadi viral dan menarik perhatian publik.

Namun kemudian Sukatani minta maaf dan menarik lagu "Bayar Bayar Bayar" dari seluruh platform musik. “Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar', lirik lagu bayar polisi,” kata Alectroguy, dikutip Senin (24/2/2025).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari polemik yang menimpa band punk Sukatani terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

"Mestinya grup band SUKATANI tak perlu minta maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari peredaran krn alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025)," tulis Mahfud, Sabtu (22/2/2025).

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan bahwa anggota kepolisian yang melarang masyarakat untuk menyampaikan kritik justru melanggar perintah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

"Bapak Kapolri berkali-kali menyampaikan Polri tidak antikritik. Siapa yang berani mengkritik keras Polri, justru akan menjadi sahabat Polri," kata Poengky Indarti dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/2/2025) seperti dilansir Antara.

Oleh karena itu, kata dia, jika benar ada pihak dari kepolisian yang berani melarang orang melakukan kritik, yang bersangkutan justru melanggar perintah Kapolri.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi soal permintaan maaf dari band Sukatani terkait lirik lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai oknum polisi.

Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah selalu mendukung kebebasan berekspresi semua warga negara.

Namun, dia mengingatkan adanya batasan dalam kebebasan berekspresi. Fadli Zon menuturkan bahwa kebebasan yang diberikan tersebut tak boleh mengganggu hak warga negara lain.

"Kan kita selalu mendukung kebebasan berekspresi, tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai menganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari grup band Sukatani menjadi titik awal dari berbagai kontroversi. Lagu ini dianggap sebagai bentuk kritik terhadap praktik yang dianggap tidak etis dalam kepolisian. Respons dari pihak kepolisian cukup cepat, di mana beberapa oknum polisi dituduh melakukan intimidasi terhadap band tersebut. Namun, staf Kapolri menegaskan bahwa tidak ada intimidasi yang terjadi.

Seiring dengan berjalannya waktu, YLBHI mulai melakukan investigasi terkait dugaan intimidasi ini. Mereka berusaha untuk menemukan fakta-fakta yang dapat membuktikan atau membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Propam Polri juga melakukan langkah-langkah untuk memeriksa anggota Ditsiber Polda Jateng yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa Polri berusaha untuk menjaga integritas dan reputasi institusi mereka di tengah polemik.

Di tengah kontroversi ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tawaran menarik kepada grup band Sukatani. Ia mengundang mereka untuk menjadi duta Polri, dengan tujuan untuk mendukung kritik konstruktif demi perbaikan institusi kepolisian. Ini adalah langkah yang cukup strategis, di mana Kapolri ingin menunjukkan bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan siap untuk melakukan perbaikan.

Tawaran ini juga bisa dilihat sebagai upaya Kapolri untuk merespons kritik yang muncul akibat lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Dengan mengajak grup band Sukatani, Kapolri berharap dapat memperbaiki citra Polri dan meningkatkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen Polri untuk mendengarkan suara publik.

Dalam situasi ini, Kapolri dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang baik dan responsif terhadap kritik. Jika Polri ingin membangun kembali kepercayaan publik, mereka harus bersikap transparan dan akuntabel. Pihak kepolisian harus berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada intimidasi terhadap seniman atau masyarakat yang menyuarakan pendapat mereka.

Secara keseluruhan, hubungan antara Kapolri dan grup band Sukatani bukanlah sebuah entitas terpisah, melainkan sebuah interaksi yang muncul dari polemik lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Kapolri berusaha untuk memperbaiki citra Polri dan menunjukkan komitmennya terhadap kritik konstruktif. Namun, tantangan tetap ada, dan Polri harus bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.