Komisioner Komnas HAM Tolak TNI Ikut Berantas Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merestui tim Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) guna penanganan kasus terorisme. Meskipun sudah direstui, tim gabungan ini menuai penolakan, salah satunya dari komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Choirul mengatakan tak setuju dengan adanya pelibatan aparat TNI untuk memberantas terorisme. Dia beralasan, ada kemungkinan terjadi penindakan yang berlebihan jika itu dilakukan.

"Reaksi yang diberikan jangan sampai menyeret tentara kita menjadi tentara yang tidak profesional. Karena kita belum pernah merumuskan skala ancaman, sehingga pelibatan tentara kita bisa clear dalam konteks hukum, belum pernah ada juga payung hukum yang merumuskan," kata Choirul dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).

Dalam hal ini, ia membantah kalau TNI yang ada saat ini tidak profesional. Menurutnya, tentara sudah bekerja dengan sangat baik dan keras, mendorong jadi aparat yang profesional, sehingga sangat disayangkan kalau diseret menjadi tak profesional.

"Perubahannya sangat signifikan, lumayan profesional, nah jangan sampai tentara kita yang sudah profesional itu menjadi tentara yang tidak profesional. Ukurannya sederhana, melanggar hukum, melanggar dan sebagainya," kata Choirul.

Lebih lanjut Choirul menambahkan, jangan hanya ketika kecolongan lalu semua intansi seperti TNI ikut terlibat.

"Pelibatan tentara saat ini belum waktunya, karena itu yang diinginkan, ditarik oleh teroris, karena dengan pelibatan tentara dalam kondisi yang bukan darurat atau normal itu yang diinginkan mereka," pungkas Choirul.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, pendapat berbeda datang dari pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati yang menegaskan seharusnya pemerintah hadir dalam mengatasi serangan teroris. Sebab, ia menilai teroris bukan hanya urusan Polri dan TNI saja, namun pemerintah harus ikut serta meredam perkembangan teroris.

"Kalau di Indonesia itu lucu. Kalau terorisme itu hanya TNI dan Polri terus. Padahal, Kementerian Sosial, Pendidikan dan Agama, ke mana saja? Mereka jangan tidur saja," ujar Susaningtyas di acara yang sama.

"Misalkan anak-anak, kan diserahkan kan kepada sekolah. Itu kan bagaimana Kementerian Pendidikan, Agama," sambung dia.

Dia berharap segala sesuatu terkait dengan terorisme jangan diserahkan sepenuhnya kepada Polri-TNI, maupun intelijen.

"Jangan kalau ada teror itu yang didesak intelijen, TNI, Polri. Itu Kementerian Agama, Sosial, dan Pendidikan tidak pernah dibahas. Padahal mereka penting sekali," pungkas Susaningtyas.

Reporter: Ronald