Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (DPP ISHI) periode 2018-2023 di Kantor Kemenkumham Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Wiranto berharap para sarjana hukum Indonesia dapat menjaga alam dan budaya negeri ini.
"Kita bisa melindungi kekayaan alam Indonesia dan kekayaan budaya dengan satu pendekatan edisi geografis saya kira sesuatu, yang memang perlu kita dukung," kata Wiranto di Kantor Kemenkumham Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).
Menurut dia, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang abadi dan bisa habis kapan saja. Terlebih jika dikelola oleh masyarakat yang kurang cerdas, kekayaan alam bisa habis dengan cepat.
Advertisement
Wiranto juga mengatakan bahwa kekayaan intelektual bangsa juga harus dijaga. Hal ini agar aset-aset budaya milik Indonesia tidak direbut atau diklaim oleh negara lain.
"Ingat Reog Ponorogo, Batik, Keris, kalau kekayaan intelektual tidak tumbuh dan meningkat, budaya-budaya, kekayaan alam kita akan mudah diambil orang, negara lain,” tuturnya.
"Kalau kekayaan intelektual tidak terjaga dan ditingkatkan kita tidak bisa hadapi persaingan global,” sambung Wiranto.
Saat ini, kata Wiranto, pemerintah tengah gencar-gencarnya mendaftarkan hak paten dari karya-karya milik anak bangsa. Dia menjelaskan bahwa hak paten penting didaftarkan demi menjaga kedaulatan.
"Tadinya daftar paten itu misal harus sampai setahun, atau paling cepat tiga bulan. Sekarang satu hari cukup,” ucap Wiranto.
Lantik Pengurus
Sebanyak 240 pengurus ISHI periode 2018-2023 dilantik. Wiranto berpesan agara setiap pengurus dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat kepada hukum.
"ISHI pemahaman tentang hukum yang lebih, sehingga saya harapkan jadi pelopor masyarakat untuk patuh pada hukum," ujar Wiranto.
Saksikan tayangan video menarik berikut ini:
Advertisement