Istana: SBY Jangan Berasumsi soal Data Kemiskinan

Mensesneg meminta SBY agar tidak beransumsi terkait angka kemiskinan serta melihat data Badan Pusat Statistik (BPS).

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Jul 2018, 15:14 WIB
Diterbitkan 31 Jul 2018, 15:14 WIB
Petinggi PKS Bertemu SBY
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan  Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri jelang pertemuan tertutup di Gran Melia, Jakarta, Senin (30/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta SBY agar tidak beransumsi terkait angka kemiskinan serta melihat data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi jangan asumsi. Lihat saja data statistik," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2019).

Tidak hanya Pratikno yang meminta SBY agar melihat data yang dirilis pihak BPS. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto pun mempertanyakan metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.

"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin 50 persen, dari mana? Ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan nggak bisa gitu," kata dia.

Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara.

"Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. Diterapkan di negara lain nggak? Diterapkan," jelasnya.

"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yang paling penting bagi saya," tandasnya.

Sebelumnya, usai pertemuan dengan Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, SBY menyatakan, golongan tidak mampu di Indonesia mencapai 100 juta orang. "

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas bagi pemimpin dan pemerintahan akan datang untuk mengatasi secepat cepatnya," ujar SBY, Senin 30 Juli 2018.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya