DPR Minta Kepala BMKG Mundur Jika Gagal Dapatkan Penambahan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy menyayangkan rusaknya beberapa instrumen dalam alat pendeteksi tsunami yang dikelola Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, semua alat itu tidak bisa dipelihara karena BMKG tidak memiliki anggaran yang cukup.

Dia mengatakan, pemerintah tidak memberikan cukup dana pada BMKG. Bahkan, anggaran lembaga itu semakin tahun semakin menurun.

"Ini kita mendapatkan penjelasan dari Kepala BMKG bahwa tahun 2017 itu sudah disampaikan, tapi itu tidak dapat dipenuhi. Komisi V tiga tahun terakhir ini merasakan anggaran BMKG diturunkan, tetapi kita terus mendorong supaya ada penambahan," kata Fary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

"Maka hari ini kita kembalikan kepada pemerintah untuk segera bisa dianggarkan lagi, ditambah lagi khususnya untuk peralatan deteksi dini ini," sambung dia.

Politikus Partai Gerindra itu juga telah memberikan penegasan pada BMKG untuk mendesak pemerintah mengabulkan anggaran yang diajukan. Termasuk dana untuk alat-alat pendeteksi gempa dan tsunami.

"Saya kira agak keras tadi Komisi V memberikan catatan-catatan, kalau memang ini tidak dipenuhi di anggaran tahun 2019 mundur saja dari Kepala BMKG karena ini amat sangat vital dan menjadi catatan kita," ungkap Fary.

Terkait dengan anggaran BMKG di tahun 2019, lanjut dia, telah dibahas sebesar Rp 1,7 triliun. Dia pun berharap pemerintah bisa memasukkan beberapa pos keuangan untuk kepentingan pemeliharaan alat pendektesi gempa dan tsunami.

"Anggaran 2019 yang kita sudah bahas kurang lebih Rp 1,7 triliun untuk BMKG itu kita kembalikan kepada pemerintah bahwa peralatan-peralatan yang tadi rusak, yang dibutuhkan dalam rangka deteksi dini tsunami, itu harus bisa masuk," ujar Fary.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meski begitu, DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) juga akan membantu BMKG menyuarakan anggarannya.

"Iya tentu teman-teman di Banggar dan di Komisi V akan menyuarakan, kita akan sama-sama, dari kita akan jalan, dari pemerintah juga bisa kita dorong," ucap Fary.

Dalam rapat bersama BMKG, Komisi V kata Fary juga telah mendapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, mendesak BMKG melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa memenuhi anggaran peralatan pendeteksi bencana.

Serta mendesak Basarnas untuk memprioritaskan alokasi anggaran dalam meningkatkan respons time dan upaya pencarian dan penyelamatan korban.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com