Menteri Maman Minta Bank Pangkas Margin Keuntungan, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman meminta perbankan untuk mengurangi keuntungan. 

Hal ini untuk memberikan pendampingan pada UMKM sehingga bisa menekan angka kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). 

Maman menuturkan, NPL UMKM di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencapai 1%. Angka ini lebih kecil dari NPL UMKM di sejumlah besar bank yang mencapai 4%. PNM dapat mencapai angka NPL tersebut lantaran mengalokasikan keuntungannya untuk mendampingi UMKM.

"Kalau PNM bisa NPL-nya 1%, masa bank-bank tidak bisa? Maka kuncinya hanya satu, dari margin keuntungan dikurangi sedikit untuk pendampingan," kata Maman dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 2025 di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Maman menilai, pendampingan UMKM dapat menekan NPL UMKM di suatu bank. Maka dari itu, dia menyarankan agar perbankan menyisihkan 1-2% keuntungannya untuk pendampingan UMKM.

"Misal marginnya kurang lebih 5% atau 10%, ya masa nggak mau sih kurangi 1-1,5% atau bahkan 2%, supaya menekan NPL,” ucap dia.

Selain itu, Maman juga berharap agar KUR untuk UMKM dapat disalurkan melalui sistem digitalisasi atau modernisasi. Hal ini untuk membantu target pemerintah yang menyasar 2,4 juta nasabah baru dan graduasi UMKM sebesar 1,1 juta nasabah.

"(Baiknya) untuk mulai masuk ke dalam sistem digitalisasi atau modernisasi sistem. Jadi supaya target pemerintah dan Bapak-Bapak (perbankan) berjalan dalam menjalankan sistem program KUR ke depannya," pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan laporan pencapaian fasilitasi perizinan Kementerian UMKM sepanjang kuartal I 2025. Mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Hingga akhir triwulan I 2025, Kementerian UMKM bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mendorong percepatan penerbitan 739.843 Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan capaian ini, Maman mengatakan, secara kumulatif total penerbitan NIB nasional telah mencapai 12,27 juta, atau sekitar 80,2 persen dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB pada 2029.

Selain NIB, Menteri Maman juga melaporkan penerbitan sertifikat halal di sepanjang tiga bulan awal tahun ini. Dengan jumlah sebanyak 25.509 sertifikat halal melalui cakupan sekitar 162.754 produk dari target nasional 2025 sebesar 3,5 juta sertifikasi halal.

"Guna mempercepat target nasional sertifikasi halal, Kementerian UMKM bersama BPJPH mendorong kebijakan halal self declare. Itu dapat dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil didampingi pendamping halal untuk menyatakan kehalalan produknya," kata Maman di SME Tower, Jakarta, Selasa (15/4).

Dalam hal standardisasi produk, sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah memperoleh sertifikasi SNI Bina UMKM pada triwulan pertama. Sejak 2022 hingga 31 Maret 2025, total akumulasi produk UMKM yang telah tersertifikasi mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pengusaha UMKM.

Maman juga memaparkan capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp 57,51 triliun kepada 1.014.545 debitur. 

"Dari jumlah tersebut, sektor produksi menyerap dana sebesar Rp 33,86 triliun atau sekitar 58,9 persen dari total penyaluran KUR," terang dia.

Ia optimistis dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. 

"Semangat transparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," seru dia.