Wakil Ketua MPR: Asing Mau Adu Domba Bangsa Melalui Media Sosial

Wakil Ketua MPR Mahyudin menjelaskan, negara ini pernah diadu domba saat masa penjajahan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 12 Des 2018, 20:33 WIB
Diterbitkan 12 Des 2018, 20:33 WIB
Mahyudin: Indonesia Butuh Pejuang Ekonomi, Saatnya Generasi Muda Bangkit
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengajak generasi muda Indonesia bangkit dan mampu menjadi salah satu pejuang ekonomi besar seperti Steve Jobs.

Liputan6.com, Palangkaraya - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan terdapat dua tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini. Kedua isu itu adalah perpecahan melalui adu domba dan korupsi.

"Tantangan besar negara kita saat ini, perpecahan dan korupsi, ini bahaya,” kata Mahyudin dalam acara Temu Tokoh Nasional: Peranan Umat Islam dalam Menjaga Persatuan dan Nilai-Nilai Kebangsaan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (12/12/2018).

Mahyudin menjelaskan, negara ini pernah diadu domba saat masa penjajahan. Namun saat ini politik adu domba kembali terulang. Bedanya, memecah belah lewat media sosial.

"Kini kembali, asing mau mengadu domba melalui medsos," kata Mahyudin.

Selain itu, menurutnya, Indonesia juga dihantam kasus korupsi oleh banyak sekali pejabat negara.

"Darurat korupsi ini miris. Di republik ini, hampir semua orang ditangkap KPK. Menteri, gubernur, bupati, Ketua DPR, DPD RI, DPRD, bahkan camat dan kades juga ada," kata Mahyudin.

 

Ongkos Politik Mahal

Mahyudin
MPR : Usut tercecernya e-KTP. (foto: dok. MPR)

Penyebab korupsi salah satunya karena ongkos demokrasi di Indonesia berbiaya mahal.

“Pilpres seperti sekarang, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia mencapai 800 ribu, misal satu saksi Rp 100 ribu sudah habis berapa? Itu baru saksi, belum baliho, uang pertemuan dan timses," terang dia.

Politikus Golkar itu menilai, biaya saksi lebih baik dibayarkan oleh penyelenggara, agar politik uang dapat dihindari. Meski demikian, korupsi dan politik uang tetap tak bisa dihindari.

“Menjelang pemilu 2019 nanti, kami mengajak masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah untuk tidak terlibat dalam money politic (politik uang) yang mengakibatkan politik berbiaya tinggi dan berujung pada korupsi,” tandas Mahyudin.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya