Program Keluarga Harapan Upaya Pemerintah Perangi Kemiskinan dan Ketimpangan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran.

"Salah satu program bantuan sosial yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra," terang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Parung Bogor, Jumat (1/2/2019).

Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari hanya 5,6 triliun di tahun 2014 ke 34.4 triliun di tahun 2019 merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat lapisan bawah. Pertengahan Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen.

Dihadapan 900 keluarga penerima manfaat (KPM), Airlangga menyampaikan bahwa ada 4 faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yakni murah, mudah, berkah dan cerah"

Pertama, PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang "murah".

Sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk atau stunting, imbuh Airlangga.

Faktor kedua, PKH melalui para Pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Sehingga hidup "mudah".

Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri, ucap Airlangga.

Faktor ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga "berkah".

Saat ini setidaknya ada 39.625 SDM PKH yang terlibat dalam penyelenggaraan PKH, baik sebagai koordinator, operator, supervisor, pendamping, atau asisten pendamping.

Faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin "cerah".

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Membangun manusia Indonesia yang tangguh menuju Indonesia yang lebih maju.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Harry Hikmat yang mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencairan PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal menjadi bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

KPM dengan beban kebutuhan yang lebih besar, akan menerima nilai bantuan yang lebih besar pula. Karena itu, jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan batas maksimum satu keluarga empat komponen.

Di masa Pemerintahan Jokowi, jumlah KPM PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di tahun 2014, kemudian menjadi 3,5 juta di tahun 2015 bertambah lagi menjadi 5,9 juta di tahun 2016, kemudian menjadi 6,2 juta di tahun 2017, dan sejak tahun 2018 jumlahnya mencapai 10 juta KPM.

Indeks Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun untuk tahun ini secara rinci untuk PKH reguler senilai 550 ribu dan untuk PKH Akses (daerah sulit/terpencil) senilai 1 juta yang diterima 1 kali pada tahap pertama. Adapun bantuan komponen setiap jiwa/tahun dengan rincian untuk ibu hamil senilai 2,4 juta, anak usia dini (0-6 tahun) senilai 2.4 juta, anak SD/sederajat senilai 900 ribu, anak SMP/sederajat senilai 1.5 juta, anak SMA/sederajat senilai 2 juta, lanjut Usia 60 tahun ke atas senilai 2.4 juta dan penyandang disabilitas berat senilai 2.4 juta dengan maksimal 4 komponen dalam setiap keluarga, terang Harry.

Selanjutnya Harry juga menjelaskan kepada Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap I Tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Barat senilai 2,19 Trilyun dengan rincian bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap I Tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor sebanyak 185,8 Milyar.

Diakhir arahannya, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantua peralatan wirausaha kepada KPM PKH untuk menunjang kemandirian.

Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, KPM PKH diharapkan dapat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

"Mari bersama-sama menjaga agar program ini dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

(*)