Mahyudin: Jangan Urusi Masalah Dalam Negeri Kami

Liputan6.com, Jakarta Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu (10/2/2019) berlangsung meriah. Wakil Ketua MPR, Mahyudin, juga sempat menanggapi pertanyaan tentang gerakan separatisme di Indonesia seperti yang terjadi di Aceh.

"Gerakan separatis bisa terjadi karena banyak faktor. Bisa terjadi karena ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, di samping ada rasa ketidakadilan yang dialami daerah. Dari sinilah akhirnya ada yang ingin memisahkan," ujar Mahyudin.

Mahyudin mengungkapkan, Indonesia setelah merdeka merupakan daerah yang makmur. Buktinya, masyarakat bisa patungan harta untuk membelikan pesawat terbang buat Indonesia.

Namun, dalam perjalanan waktu rupanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak merata dan mengabaikan kepentingan daerah. Gerakan separatis juga mengakibatkan banyak kerugian.

"Memisahkan diri itu mengakibatkan korban jiwa, raga, dan harta. Selama beberapa tahun, Aceh menjadi daerah operasi militer," terang Mahyudin.

Akhirnya terjadi perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Kepentingan Aceh diakomodir. Dari hasil akomodir inilah Aceh menjadi daerah otonomi khusus sehingga di sana ada partai lokal serta berlaku hukum syariah.

Apa yang terjadi di Aceh juga terjadi di Papua. Ketidakmerataan pembangunan dan distribusi kebutuhan masyarakat yang sulit membuat harga barang di Papua sangat mahal.

"Harga semen bisa mencapai Rp 2 juta. Mahalnya harga di sana sebab semua akses lewat pesawat. Ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan mahalnya harga inilah yang membuat mereka ingin memisahkan diri. Akhirnya Papua dijadikan daerah otonomi khusus," jelas Mahyudin.

Campur tangan asing juga menjadi faktor adanya gerakan separatis. Keinginan Papua merdeka disebut juga ada dukungan dari anggota Parlemen Selandia Baru, Papua Nugini, Australia, dan beberapa negara lain. Menyikapi hal yang demikian, Mahyudin menjelaskan kepada mereka bahwa Indonesia tengah membangun Papua.

"Jadi jangan urusi masalah dalam negeri kami. Indonesia akan tetap mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI. Tak boleh sejengkal tanah pun lepas," tegas Mahyudin.

Saat ini, pemerintah pun tengah gencar membangun daerah perbatasan.

"Lepasnya Timor Timur, Sipadan, dan Ligitan menjadi pelajaran berharga. Untuk itu diharapkan wilayah perbatasan dijadikan zona ekonomi khusus. Ini penting agar kebutuhan bahan pokok tidak tergantung dari negara tetangga," terang Mahyudin.

(*)