Melihat Kegiatan Buruh di Penjuru Indonesia Peringati May Day 2019

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019 tak melulu melakukan unjuk rasa. Berbeda dengan di Ibu Kota Jakarta, beberapa wilayah lain justru tidak menggelar demonstrasi.

Salah satunya seperti di Cirebon, Jawa Barat. Para buruh justru turut melestarikan lingkungan dengan penanaman pohon hingga syukuran dan donasi kepada anak yatim.

Begitu pula di Garut, Jawa Barat. Para buruh menggelar kegiatan olahraga seperti senam, bazar, pembuatan SIM, dan akta lahir dengan pelayanan super singkat.

Meski begitu, banyak pula buruh-buruh yang datang ke Ibu Kota untuk bergabung dengan lainnya dan menggelar unjuk rasa. Aksi mereka digelar di Senayan dan depan Istana Negara.

Berikut gelaran kegiatan di berbagai wilayah saat peringati Hari Buruh 2019 dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Massa buruh sudah banyak berdatangan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019) dengan membawa spanduk dan pamplet dengan berbagai macam tuntutan.

Massa buruh tersebut berasal dari berbagai organisasi diantaranya Serikat Pekerja Nasional (SPN), Aliansi Jamsosnas, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan buruh Nike.

Pamflet dan spanduk tersebut diantaranya berisikan tuntutan untuk kesejahteraan, Jaminan Kesehatan, upah layak, kekerasan berbasis gender, dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Seperti dikutip dari Antara, mereka mengeluhkan pelayanan kesehatan BPJS yang tidak pro kepada rakyat. Serta kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada buruh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, peringatan Hari Buruh Sedunia 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya.

Karena menurutnya, peringatah Hari Buruh Sedunia 2019 ini difokuskan dan terpusat hanya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

"Untuk May Day hari ini kami pusatkan di Tenis Indoor," ujar Riden di Tennis Indoor Senayan, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, pada periode sebelumnya, peringatan Hari Buruh Sedunia dilakukan dengan aksi long march para buruh ke Patung Kuda dan Istana Negara.

Tahun ini, kata Riden, aksi tersebut tidak dilakukan. Menurut Riden, awalnya pihaknya berencana untuk melakukan aksi seperti biasa yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

"Tetapi dengan segala pertimbangan untuk efektif waktu dan maksimalnya kegiatan, kami pusatkan di Tennis Indoor," kata Riden yang juga Ketua Panitia peringatan Hari Buruh Sedunia.

Riden menegaskan alasan tidak melakukan aksi ke Istana Kepresidenan dan Patung Kuda untuk efektivitas acara.

"Pertimbangan hanya untuk efektif. Tidak ada aksi ke Patung Kuda dan Istana. Kami terfokus di sini (tenis Indoor), kami akan melakukan orasi-orasi kami, tuntuntan-tuntutan kami di gedung ini," kata Riden.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Pemerintah Kota Bitung bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) berkumpul di lapangan kantor Walikota Bitung, Rabu (1/5/2019).

Mereka menggelar donor darah, pasar murah hingga menyosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam acara itu, Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban didampingi Ketua TP-PKK Khouni Lombam Rawung menyampaikan ucapan peringatan hari buruh untuk seluruh serikat buruh di Bitung.

"Atas nama pemerintah Kota Bitung saya mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional 2019 yang mengusung tema May Day Together We Grow atau bertumbuh bersama. Terima kasih untuk seluruh pimpinan perusahan Apindo Kota Bitung, serikat pekerja, serikat buruh pengurus mulai dari tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan cabang (DPC) sampai ketingkat unit kerja (PUK), para pekerja atau karyawan dari berbagai sektor industri di kota Bitung bahkan masyarakat yang hadir pada saat ini," kata Maximiliaan J. Lomban.

Maximiliaan menjelaskan latar belakang peringatan hari buruh. Pada 1 Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan pekerja sedunia karena mereka terinpirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada pada 1872.

Ketika itu, jelas Maximiliaan, para buruh menuntut delapan jam kerja seperti pekerja di Amerika. Tuntutan mereka berhasil dikabulkan.

"Didalamnya ada unsur pemerintah, unsur organisasi pengusaha atau Apindo dan unsur serikat pekerja atau buruh yang sudah berupaya melaksanakan berbagai aksi sosial. Melalui kegiatan donor darah, pasar murah, dan sosialisasi dari BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja, dengan semangat sportivitas dan produktifitas tinggi untuk meningkatkan sinergitas tinggi bagi para pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan ketahanan sosial untuk para perja atau buruh."

Dia berharap dengan kegiatan ini, pekerjaan tetap berjalan baik dan memberikan manfaat besar untuk para pekerja atau buruh di Kota Bitung.

Dalam acara tersebut, turut hadir PLH Sekretaris Kota Bitung Yoke F Senduk, Asisten II Jeffry Wowiling, dan jajaran SKPD, Kepala cabang pembantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Bitung Widhi A Aprilia bersama jajaran, pengusaha dan pimpinan perusahaan.

Puluhan jurnalis dan pekerja media menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional di depan halaman Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Pada May Day kali ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung mengajak jurnalis atau pekerja media untuk berserikat.

Ketua AJI Kota Bandung, Ari Syahril Ramadhan mengatakan, hingga saat ini masih banyak perusahaan media yang melanggar prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan, mulai dari melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, telat membayar upah karyawan, mencicil upah karyawan, mencicil pesangon PHK, bahkan memecat karyawannya tanpa pesangon sepeser pun.

"Baru-baru ini, saya malah dapat laporan dari ada pekerja dari salah satu televisi nasional yang di-PHK sepihak tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi, saat ini banyak jurnalis yang belum sadar bahwa mereka buruh sehingga ketika terjadi permasalahan di hubungan industrial seperti PHK, mereka tidak mau melakukan gugatan," ujar Ari dalam gelaran pada Hari Buruh, Rabu (1/5/2019).

Ari menjelaskan, sebenarnya perusahaan memiliki waktu dan kemampuan untuk membangun sistem guna mempersiapkan proyeksi bisnis berikutnya. Namun, banyak perusahaan enggan melakukannya.

Seandainya mereka meminimalisasi risiko jauh-jauh hari dengan mempersiapkan sejumlah paket antisipasi, lanjut Ari, maka PHK tak perlu terjadi. Namun, perusahaan-perusahaan media tidak mengambil langkah ini.

Begitu pendapatan iklan turun, maka dampaknya justru langsung dibebankan kepada karyawan dengan melakukan pemotongan upah, bahkan PHK.

Menyikapi tren PHK yang terus-menerus terjadi akhir-akhir ini dengan segala macam bentuk pelanggaran norma ketenagakerjaan di dalamnya, AJI mendesak perusahaan-perusahaan media agar tetap konsisten melaksanakan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada saat terjadi sengketa ketenagakerjaan.

"Untuk anggota AJI Bandung sendiri kita terus memupuk kesadaran untuk berserikat dan juga pada kawan-kawan jurnalis yang lain kita berikan informasi terkait hak pekerja, minimal hak normatif mereka dan mau menuntut hak tersebut pada perusahaan masing-masing," kata Ari.

Aksi solidaritas jurnalis dan pekerja media di Kota Bandung pada Hari Buruh ini berlangsung damai dan tertib. Dalam aksinya, para jurnalis dari berbagai media itu menyampaikan aspirasi. Selama sekitar 30 menit, beberapa perwakilan jurnalis secara bergiliran menyampaikan hak pekerjanya melalui pengeras suara. Mereka juga tampak membawa sejumlah poster.

Dengan muka ceria, Yanti, salah satu buruh perusahaan di Garut, Jawa Barat, memilih cara sehat untuk memeriahkan Hari Buruh yang jatuh hari ini. Ia bersama rekan-rekannya senam bersama buruh lainnya.

"Ngapain demo-demo, lagian sudah ada bagiannya masing-masing," ujar dia, selepas senam sehat May Day di Lapangan Merdeka, Kerkhof Garut, Rabu (1/5/2019).

Menurutnya, kegiatan olahraga seperti senam, bazar, pembuatan SIM, dan akta lahir dengan pelayanan super singkat yang digelar hari ini dinilai lebih efektif dalam merayakan kegiatan hari buruh.

"Saya kebetulan tidak senang demo, jadi mendingan yang positif saja, lagian kita hanya buruh mau ngapain lagi," ujar dia sedikit pasrah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Tedi mengatakan, kurun waktu tiga tahun terakhir, perayaan May Day di Garut nyaris tanpa ada aksi demo.

Komunukasi yang dilakukan serikat pekerja di Garut menjadi salah satu perekat damainya perayaan Hari Buruh di Garut.

"Jadi di Garut sudah tidak ada pengerahan massa lagi, apalagi ke Jakarta," ujar dia.

Tedi menyatakan, semakin dewasa pola berfikir yang disampaikan buruh, menyebabkan perayaan buruh di Garut relatif aman dalam tiga tahun terakhir. "Mereka lebih memilih silaturahmi dengan perusahaan," ujarnya.

Namun meskipun demikian, lembaganya tetap mengingatkan seluruh perusahaan agar mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti penerapan pengupahan UMR dan lainnya.

"Tingkat kesadaran (UMR) perusahaan setiap tahun terus meningkat," kata dia.

Lembaganya mencatat, saat ini perusahaan menengah besar di Garut berjumlah sekitar 150, sementara perusahaan skala menengah kecil berjumlah 700. "Saat ini dari 700 perusahaan sudah 50-60 persen mengikuti UMR," ujarnya.

Pelaksanaan May Day di Garut relatif lebih lancar. Dipimpin langsung Wakil Bupati Helmi Budiman, mereka sengaja menggelar senam di Lapangan SOR Merdeka Kerkof . Ada sekitar 42 ribu-an buruh yang ikut dalam acara tersebut.

Mereka merupakan perwakilan dari ratusan perusahaan yang ada di Garut. Menurutnya, perayaan May Day dengan kegiatan positif, dinilai lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi, yang akan disampaikan kaum buruh.

"Kita bisa sekaligus silaturahmi," ujar dia.

Meskipun demikian, ribuan buruh tetap menyuarakan aspirasinya. Mereka berharap pemerintah menghapus sistem kerja tenaga kontrak, hingga penurunan harga sembako.

Sejumlah pekerja menggelar berbagai aksi dan kegiatan pada Hari Buruh Internasional atau may day termasuk di Cirebon. Mulai dari penanaman pohon hingga syukuran dan donasi kepada anak yatim.

"Kami ingin hari buruh tahun ini lebih bermanfaat tapi tetap menyuarakan aspirasi kami sebagai buruh," kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Cirebon, Fachrozi, Rabu (1/5/2019).

Dia mengatakan, dalam peringatan hari buruh di Cirebon, mereka tetap menolak PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dia menjelaskan, sistem pengupahan yang baru menjadi penyebab buruh tidak sejahtera.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah kembali menentukan sistem pengupahan seperti sebelumnya. Dia juga mengaku, beragam kegiatan aksi buruh yang ada di Kota Cirebon tersebut sudah melalui koordinasi.

"Buruh di Kota Cirebon tidak ada yang mau diajak demonstrasi mungkin mereka sudah merasa sejahtera tapi kami tetap turut serta memperingati hari buruh dengan cara yang lebih bermanfaat untuk orang lain," kata dia.

Kepala Disnaker Kota Cirebon Agus Sukmanjaya menyebutkan, terdapat 50 tanaman jenis Bougenvile ditanam di ruas jalan Kota Cirebon.

Terdapat 100 perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial dalam rangka hari buruh tersebut. Agus mengatakan, selain menolak peraturan pengupahan, serikat pekerja juga meminta agar pemerintah mengkomodir perusahaan yang akan tutup terutama terhadap pesangon yang diberikan kepada para buruh di Cirebon.

Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah menandai perlawanan buruh dalam menuntut hak. Hari yang dikenal dengan sebutan May Day juga diperingati di Aceh, seperti kota-kota lainnya di Indonesia, bahkan dunia.

Peringatan Hari Buruh salah satunya digelar di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Sejumlah organisasi intra dan ekstra kampus berkumpul menggelar unjuk rasa dan teaterikal bertajuk 'buruh menggugat'.

Mereka menuntut beberapa hal di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan segera dihapus.

Beleid yang diundangkan Menkum HAM Yasonna H Laoly pada 23 Oktober 2015 itu dinilai memiskinkan buruh serta mengancam kebebasan berserikat. Selain itu, aturan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih dulu ada.

PP tersebut dinilai bertolak dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, serta Konvensi Nomor 87 (K87) tentang Kebebasan Berserikat.

Selanjutnya, outsourcing ditiadakan. Praktik alih daya ini dinilai sebagai pengisapan karena pengusaha mengambil untung dengan mempekerjakan tenaga kerja kontrak tanpa jaminan.

Pekerja outsourcing direkrut dari perusahaan pengerah tenaga kerja. Pekerja mendapat upah minim tanpa diberi tunjangan lain karena tidak menangani pekerjaan inti bisnis.

Sebaliknya, pengusaha mendapat untung dari memotong pendapatan pekerja outsourcing, yang notabene bekerja persis buruh tetap. Selain itu, segi keselamatan pekerja outsourcing kurang diperhatikan.

Tuntutan lainnya menolak PHK sepihak serta meminta diberlakukannya jaminan sosial, bukan asuransi sosial. Selain tuntutan tersebut, terdapat pula tuntutan bersifat lokalitas.

"Kami mendesak Dinas Tenaga Aceh Barat menyediakan mediator dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak 2 Mei. Selain itu, mengawasi seluruh perusahaan yang ada di Aceh Barat," ujar Koordinator Aksi, Ida Zulbaidah, di Bundaran Pelor Meulaboh, seperti terpantau Liputan6.com, Rabu (1/5/2019).

Keberadaan mediator dinilai penting mengingat perselisihan hubungan industrial di kabupaten itu kian mengeskalasi belakangan ini. Selama ini, mediasi masih ditengahi mediator dari provinsi.

"Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Disnaker Aceh Barat harus membentuk mediator. Agar setiap pelanggaran dapat diawasi pemerintah. Keringat kita mahasiswa hari ini tidak berarti dibanding keringat buruh yang tumpah. Hidup buruh," pekik seorang orator bernama Deni Setiawan.