Peran Dana Bagi Hasil Migas dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghimpun para perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menghadiri forum diskusi hulu migas pada Kamis (27/06).

Melalui tema “Peran DBH (Dana Bagi Hasil) Migas dalam Mendukung Pembangunan Daerah”, forum diskusi ini diharapkan menjadi wadah saran dan masukan bagi para pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) khususnya Jambi.

Diskusi hulu migas dihadiri oleh empat narasumber yang memiliki kredibilitas sesuai di bidangnya masing-masing dan relevan dengan tema diskusi. Narasumber yang hadir diantaranya ialah Dr. Ir. H. Safrial, MS selaku Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Halilul Khairi selaku Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Heru Windarto selaku Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas dan Rudy Hartono selaku Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diskusi ini diharapkan mampu memberikan gambaran ke seluruh pemangku kepentingan mengenai alur penerimaan negara dari sektor hulu migas.

Selain itu, pemberian informasi kepada pemangku kepentingan mengenai pengalokasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) juga akan dibahas bersama dengan para narasumber yang hadir.

Dalam sambutannya, Adiyanto Agus Handoyo selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel menyampaikan bahwa acara diskusi hulu migas yang berlangsung di Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang informatif dan edukatif.

“Setiap daerah penghasil migas memiliki terobosan masing-masing untuk membangun daerahnya, seperti yang kami bahas pada forum diskusi pada hari ini. Dikemas dengan format dialog dari pihak legislatif dan eksekutif serta melibatkan para stakeholder migas di Provinsi Jambi, tentu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan masyarakat luas dalam lingkup apa peran DBH Migas tersebut,” sambung Adiyanto.

Tidak hanya membahas mengenai peran dari DBH Migas, diskusi ini juga membahas adanya multiplier effect terhadap perekonomian. Multiplier effect sendiri merupakan dampak berganda dari sektor hulu migas. Hal itu disebabkan karena sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan perekonomian nasional. Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas selanjutnya akan memberikan paparan multiplier effect tersebut.

Dukungan DBH Migas terhadap aspek pembangunan daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas. Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS ini pada akhirnya diharapkan dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Jambi.

(*)