Nurdin Halid Tak Jamin DPD Sulsel Bulat Dukung Airlangga Hartarto

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid memastikan, akan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dalam Munas mendatang.

"Sudah mendukung (ke Airlangga)," ujarnya di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).

Kendati demikian, Nurdin tak menjamin suara seluruh kader dari DPD Sulawesi Selatan sepenuhnya untuk Airlangga. Menurutnya, setiap kader punya hak untuk menentukan pilihannya.

"Sekarang begini, ada enggak yang bisa menjamin orang ketika masuk TPS, orang kampanye, capres kampanye, caleg kampanye, menghitung-hitung di atas kertas, ada jaminan enggak semua yang pernah ikut kampanye memilih? Enggak ada," kata Nurdin.

Saling klaim dukungan kepada calon Ketum Partai Golkar merupakan hal biasa. Menurut Nurdin, hal ini menunjukkan iklim demokrasi di Partai Golkar berjalan dengan baik.

"Itu bagian dari dinamika. Kalau tidak ada orang yang melakukan penggalangan berarti tidak ada orang yang bersedia maju. Ya itu dinamika biasa," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Nurdin mengatakan, DPP Partai Golkar juga akan mengevaluasi kepemimpinan Airlangga sebagai Ketum di forum Rapimnas. Dalam Rapimnas akan ada penilaian atas pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2014-2019.

"Saya termasuk pengurus DPP, bagian daripada ikut mempertanggungjawabkan program kerja itu," ujar Nurdin.

Nurdin menambahkan, Airlangga juga akan menyampaikan penyebab turunnya suara Golkar pada Pemilu 2019. Dari 91 kursi di DPR pada periode 2014-2019, saat ini hanya 85 kursi.

"Itu sesuatu yang biasa saja. Nanti akan kami sampaikan, DPP akan menyampaikan. Sekarang (bidang) pemenangan pemilu melakukan kajian, akan menyampaikan kepada Ketum, nanti Ketum mempertanggungjawabkan baik dalam rapimnas mau pun munas," jelasnya.

Nurdin juga tidak mempermasalahkan, rangkap jabatan Airlangga. Menurutnya, Airlangga tetap mampu melaksanakan tugasnya baik sebagai Ketum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian.

"Tidak ada larangan rangkap jabatan. Tapi seberapa jauh dia mampu me-manage dirinya dalam mengerjakan berbagai jabatan. Buktinya kan (Airlangga) sekarang berjalan kan. Dan organisasi ini berjalan," pungkasnya.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com