Surati Airlangga, Sejumlah Pengurus DPP Golkar Desak Digelarnya Pleno

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar menyurati Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk secepatnya menggelar rapat pleno. Adapun dalam AD/ART Golkar, rapat pleno harus digelar secara berkala. Tetapi sejak 1 Januari 2019 tidak ada satu pun agenda tersebut digelar oleh Airlangga.

Surat tersebut diajukan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin 5 Agustus 2018. Adapun yang mengajukan di antaranya Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Golkar Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi dan UKM Golkar Dhifla Wiyani, Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Golkar Marlinda Irwanti.

Ada juga anggota Bidang Pemuda DPP Golkar Nofel Saleh Hilabi dan fungsionaris DPP serta kader Golkar di antaranya Cyprus A Tatali, Abdul Razak dan Fatahila Ramli.

"Saya sebagai salah satu pengurus harian dan pengurus pleno, sebagai Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat menyerahkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto terkait dengan kewajiban DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakan rapat pleno," kata Marlina dalam keterangannya, Senin kemarin.

Dia mengatakan, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi partai dalam AD/ART, sekurang-kurangnya rapat pleno wajib digelar sekali dalam dua bulan.

"Dan sebagaimana diketahui sejak 2019 hingga saat ini belum pernah melaksanakan rapat pleno," ungkap Marlina.

Dia melanjutkan, ada beberapa hal yang penting harus dibahas oleh pengurus bersama Airlangga. Salah satunya evaluasi Partai Golkar setelah Pemilu 2019. Diketahui suara Golkar dan raihan kursi di parlemen berkurang pada Pemilu 2019 lalu.

"Tentu saja membahas persiapan 2019 yang sudah memasuki agenda Munas Partai Golkar," jelas Marlina.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Nofel Saleh menambahkan, surat desakan itu diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Hakim Komarudin dan Kepala Sekretariat DPP Golkar Romly. Menurutnya, rapat pleno harus digelar untuk menentukan arah Partai Golkar ke depannya. Salah satunya evaluasi dan program setelah memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pleno itu kan menentukan segalanya, satu, pilpres kami sudah menang, Pak Jokowi menang, itu kan harus dibahas dalam pleno mengevaluasi kinerjanya, terus program apa yang mau kita antarkan dan kita dukung programnya Pak Jokowi-Maruf Amin," pungkas dia.