Pembentukan Danantara Diharapkan Mampu Tarik Investor Kakap

Liputan6.com, Semarang - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia sebagai holding BUMN hari ini di Jakarta, Senin (24/2/2025). Keputusan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas aset-aset BUMN semakin optimal. Payung hukum pendirian Danantara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2025 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tetapi di tengah kehadiran Danantara juga menimbulkan pertanyaan tentang risiko dan dampaknya. Banyak yang meragukan keberhasilannya, apalagi yang menjadi inisiator adalah bekas napi korupsi yang sudah divonis 5 tahun penjara. Kecurigaan publik semakin menguat ketika Danantara sudah dilindungi payung hukum yang memungkinkan mereka tak bisa diperiksa KPK maupun Polri dan Kejaksaan jika diduga terjadi penyimpangan. 

Satu-satunya kontrol adalah Parlemen yang memang mempunyai fungsi pengawasan dan kontrol. Hanya masalahnya kursi legislator DPR RI dikuasai oleh partai pendukung Pemerintah, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus sehingga bisa ditebak Danantara pun tak takut "dihabisi" Senayan manakala ada keputusan yang dianggap melenceng dari tujuan didirikannya badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan plat merah ini. 

Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna, SH MH menjelaskan bahwa tujuan didirikannya Danantara sejatinya agar BUMN-BUMN yang ada di Indonesia lebih optimal dan memberikan dampak signifikan bagi daya dorong pertumbuhan ekonomi hingga di angka 8 persen. "Pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas BUMN, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset-aset BUMN," katanya.

Lebih lanjut Henry setuju bahwa pembentukan Danantara adalah langkah strategis Pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara. "Poinnya dengan adanya badan ini, pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien serta yang penting berdampak bagi Indonesia menjadi negara maju keluar dari jebakan midle income track," katanya.

Henry optimis Danantara dapat menjadi instrumen pengelolaan aset yang baik untuk negara dan rakyat, asalkan badan ini dikelola secara profesional dan bebas dari campur tangan kepentingan politik apa pun. "Kuncinya pengelolaannya harus profesional. Antara return of investment dan recycle asset jangan sampai timpang," katanya.

Prof Henry berharap Danantara Indonesia juga dapat menjadi sarana daur ulang aset-aset yang selama ini tidak dimanfaatkan untuk menjadi aset produktif dan memiliki nilai valuasi tinggi. Artinya, Danantara Indonesia ini seharusnya bisa menarik investor kakap untuk mengelola atau mengembangkan 'aset nganggur' ini.

Misalnya saja, kata dia, aset-aset yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan karena ada di tangan BUMN bisa di-recycle sehingga menjadi aset produktif yang mungkin membuat investor tertarik. Henry mengingatkan ada sisi buruk yang bisa menjadi kelemahan Danantara. Utamanya adalah tentang resiko konflik kepentingan antara pemerintah dan BUMN. 

"Fleksibilitas BUMN dalam mengambil keputusan bisnis juga menjadi terbatas. Belum lagi soal bahwa pembentukan lembaga baru tentu memerlukan biaya yang tinggi, baik dalam bentuk biaya operasional maupun biaya transaksi. Maka kalkulasi mustinya harus sangat matang," kata Henry.