Kerusuhan Manokwari, Gubernur Dominggus Sebut Ada Pihak Manfaatkan Situasi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Menurut Dominggus, aksi yang berjalan sejak Senin pagi tadi seharusnya berjalan dengan damai.

"Memang ada pihak-pihak lain memanfaatkan situasi ini untuk membakar kantor DPRD," kata Dominggus saat dihubungi Liputan6.com, Senin (19/8/2019).

Dominggus berharap aparat kepolisian mengusut peristiwa tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Sehingga bisa ketahuan siapa pelakunya dan diproses hukum," kata Dominggus.

Dominggus mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Panglima Kodam Kasuari dan Kapolda Papua Barat untuk mendinginkan situasi di Manokwari.

"Jadi jangan anarkistis lagi," kata Dominggus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim monitoring sejak awal ada pernyataan dari pemerintah Malang dan apa yang terjadi di Jawa Timur.

"Terus memonitor dengan Kesbangpol, Dirjen Polpum kami koordinasi dengan Forkompinda. Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Apapun kepala daerah, tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dia pun mendukung upaya Gubernur Papua Barat termasuk Gubernur Papua dan Jatim untuk duduk bersama membentuk tim.

"Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," jelas Tjahjo.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan, khususnya kepolisian di back up TNI, sudah proaktif untuk meredam situasi yang ada.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di Polpum, memonitor. Kami minta kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Tjahjo.