Menpan RB Sebut Tidak Ada PNS yang Menolak Ibu Kota Dipindah

Liputan6.com, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Berbagai reaksi pun bermunculan terkait pemindahan pemerintahan ke luar Pulau Jawa.

Seperti berdasarkan berdasarkan hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), yang digelar pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, ada 94,7 persen aparat sipil negara (ASN) menolak pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin membantah adanya penolakan PNS terkait pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Tidak ada, tidak ada PNS yang menolak (dipindah)," kata Syafruddin usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bogor, Senin (26/8/2019).

Menurut Syafrudin, sekitar 800 ribu-1 juta PNS akan pindah dari kota Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurut dia, perpindahan PNS ke Kalimantan ini akan diikuti oleh semua kementerian lembaga.

Pemerintah saat ini tengah membuat skema terkait pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang lainnya hingga hunian bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN). "Ya semua ada," ujarnya singkat. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan, ada alasan mengapa Ibu Kota dipindah ke kedua wilayah tersebut.

"Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Senin (26/8/2019).

Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

"Empat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," kata Jokowi.