Rotasi Kejagung, Ini Deretan PR Jampidsus Baru Ali Mukartono

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) merotasi sejumlah pejabatnya, salah satunya posisi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) yang kini diemban Ali Mukartono menggantikan Andi Toegarisman dalam rangka pensiun. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar pun menanti. 

Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir menyarankan Ali Mukartono tancap gas menangani sejumlah perkara korupsi yang belum selesai dan mandek di Kejagung. Sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik menjadi momentum unjuk gigi Ali Mukartono. 

Menurutnya, beberapa perkara yang kini menjadi perhatian publik di Kejaksaan Agung di antaranya adalah perkara tindak pidana yang berhubungan dengan perusahaan keuangan seperti PT Asuransi Jiwasraya, korupsi Bank BTN cabang Semarang dan Gresik, serta kasus korupsi Danareksa Sekuritas.

"Pimpinan baru ini harus tanggap dan juga cepat tangani kasus korupsi secara professional dan transparan. Ada kasus Jiwasraya, kasus Bank BTN cabang Semarang dan Gresik dan juga kasusnya Danareksa," ujar Muzakkir dalam keterangannya, Jumat (28/2/2020).

Muzakkir juga menekankan Ali Mukartono agar tidak hanya fokus pada penanganan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya saja, tetapi kasus lain seperti Bank BTN cabang Semarang yang sudah ada tujuh tersangka dan kasus korupsi Danareksa dengan enam tersangka tetap harus berjalan.

"Jadi jangan sampai pelibatan jaksa yang cukup banyak di kasus PT Asuransi Jiwasraya itu, malah menunda penanganan kasus lain. Segera periksa yang sudah jadi tersangka itu," katanya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin optimistis Ali Mukatono bisa menangani perkara PT Asuransi Jiwasraya, BTN cabang Semarang dan Gresik, serta kasus Danareksa Sekuritas. Menurut Burhanuddin, Ali Mukartono memiliki pola kerja yang sama dengan pendahulunya di Kejagung, Adi Toegarisman.

"Jadi Insyaallah Pak Ali bisa bekerja sama dengan Pak Adi dan Pak Adi juga tidak jauh-jauh, masih di Jakarta, sehingga mudah untuk koordinasi," tutur Burhanuddin.

Burhanuddin telah melantik Jampidsus yang baru yaitu Ali Mukartono untuk menggantikan posisi Adi Toegarisman yang telah memasuki masa pensiun.

Selain Ali Mukartono, Burhanuddin juga melantik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) yang telah ditinggalkan Ali Mukartono. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum saat ini adalah Sunarta dan posisi Staf Ahli Jaksa Agung diisi oleh Mangihut Sinaga.

Saksikan Video Pilihan berikut Ini:

Sebelumnya, tim penyidik Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait perkara tindak pidana korupsi Bank BTN cabang Semarang dan Gresik.

Tiga dari tujuh tersangka itu merupakan pejabat di Bank BTN, sementara empat tersangka sisanya adalah pihak swasta.

Tiga pejabat BTN tersebut adalah pejabat Asset Management Division (AMD) sekaligus Ketua Serikat Pekerja BTN berinisial SW dengan surat penetapan tersangka bernomor TAP-01/F.2/Fd.2/01/2020.

Lalu, tersangka AMD Head Area II Bank BTN SB dengan nomor surat penetapan tersangka TAP-02/F.2/Fd.2/01/2020 dan AM selaku Kepala Unit Komersial Landing Bank BTN cabang Sidoarjo dengan nomor surat penetapan tersangka TAP-03/F.2/Fd.2/01/2020.

Selanjutnya, empat tersangka dari pihak swasta yaitu EGT dan ARR dari PT NAP serta LR dari PT LJP dan TY selaku Direktur Utama PT TF.

Seperti diketahui, perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berawal pada Desember 2011. Saat itu PT. BTN Cabang Gresik telah memberikan fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) kepada PT. Graha Permata Wahana senilai Rp5 miliar dan menyebabkan kredit macet Rp4,1 miliar.

Diduga kuat ada kesalahan prosedural dalam pemberian yang dilakukan dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BTN.

Kemudian, Desember 2015, Asset Management Division (AMD) Kantor Pusat BTN secara sepihak melakukan novasi (pembaharuan utang) kepada PT. NAP. Plafond novasi senilai Rp6,5 miliar, tanpa ada tambahan agunan. Lalu, hal itu menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp5,7 miliar.

Tak hanya itu, pada November 2016, AMD Kantor Pusat BTN kembali melakukan novasi secara sepihak dari PT. NAP kepada PT. LJP. Perbuatan AMD Kantor Pusat BTN itu tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Selain itu, dilakukan tambahan agunan dengan plafon kredit Rp16 miliar, hingga menyebabkan kredit macet Rp15 miliar dengan kategori kolektibilitas 5.

Kejagung sempat memeriksa kasus tindak pidana korupsi pemberian Kredit Yasa Griya dari Bank BTN cabang Semarang kepada Debitur PT Tiara Fatuba dan Novasi kepada PT NAP serta PT LJP.

Kasus tersebut terjadi pada April 2019. BTN Cabang Semarang memberikan fasilitas Kredit Yasa Griya kepada PT TF Rp15,2 miliar. Prosedur pemberiannya diduga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi BTN, sehingga mengakibatkan kredit macet sebesar Rp11,9 miliar.