Hasil Mukernas, PPP Minta Pemerintah dan DPR Kaji Pemilu Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis meminta agar pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang sistem Pemilu serentak hingga penetapan kursi.

"Sistem penetapan kursi berdasarkan kuota hare dan penetapan calon terpilih berdasarkan sistem proposional tertutup," kata Fenita di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Selain itu hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke V PPP tersebut, dia juga meminta agar pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

"Pengawasan internal guna mencegah korupsi dan narkoba, termasuk menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum," papar dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil mukhtamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan, siap bersatu kembali dengan PPP hasil Muktamar Pondok Gede. Dia pun yakin bisa islah.

Adapun ini disampaikan saat menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Acara dilangsungkan di Hotel Redtop Pacenongan, Jakarta Pusat, Sabtu 30 November 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia menuturkan, niatan bersatu kembali sudah dibicarakan dengan Suharso Monoarfa, Plt Ketum PPP hasil Muktamar Pondok Gede, yang difasilitasi oleh dua senior partai Lukman Hakim dan Endin Soefihara.

"Saya bilang saya sudah lama menantikan pertemuan dengan Suharso. Saya akan menyambut baik pertemuan itu. Cuma saya minta pertemuan dilakukan penuh kekeluargaan dan di tempat netral," cerita Humphrey.

Usai bertemu, keduanya siap bekerja sama membangun PPP kembali, terlebih melihat hasil Pilpres 2019.