Kemendikbud Ungkap Alasan Jusuf Kalla Tolak UN

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menolak penghapusan Ujian Nasional (UN). Menurut Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno, JK memiliki pertimbangan sendiri mengapa menolak penghapusan ujian nasional.

Menurut dia, JK menginginkan anak-anak bekerja keras dalam belajar. JK berangkat dari asumsi bahwa tanpa ujian nasional anak-anak santai saat belajar.

"Maka persoalan bukan UN tidak UN, tapi membuat anak belajar lebih keras gitu ya dan disiplin belajar," ucap Totok di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Totok mengaku sependapat dengan JK, menurut dia anak-anak meskipun harus belajar dalam kondisi menyenangkan, tapi mereka juga mesti diberikan tantangan.

"Karena kalau senang terus bosen loh, siap yang pernah mengalami seneng terus bosen gitu," gurau Totok.

"Tetap harus ada koridor challenge yang tepat untuk anak. Dan letaknya di mana challenge itu? Tak harus di akhir, tak harus UN tok," jelas dia melanjutkan.

Bagi Totok pendidikan merupakan perjalanan sepanjang hayat, oleh karenanya anak mesti diberikan sejumlah tantangan setiap saatnya. Bukan hanya menjelang lulus.

"Tantangan-tantangan yang membuat anak bekerja keras dan disiplin," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK sebelumnya bercerita, sebelum adanya UN, dulu ada sistem pengujian bernama Ebtanas atau Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Pada sistem ini kelulusan siswa dikatakannya menggunakan rumus 'dongkrak'.

"Sehingga hampir semua peserta didik diluluskan, akibatnya mutu pendidikan terus menurun, padahal Tuhan memberikan kemampuan otak sama dengan orang Amerika atau Jepang, yang beda hanya siapa yang belajar dengan baik dan siapa yang kurang belajar," kata JK di Auditorium UNP, Padang, Kamis (5/12/2019).

JK lalu melontarkan tanya, mengapa anak-anak Indonesia kurang belajar? Jawabannya karena sistem 'dongkrak' yang menggampangkan pelajar Indonesia dengan jaminan lulus.

"Para pejabat seperti bupati, wali kota juga menekan sekolah pada peran guru agar meluluskan murid-muridnya, akhirnya anak-anak merasa tak perlu belajar, toh pasti lulus juga," kritik JK.

Dia melanjutkan, di tahun 2003, Kementerian Pendidikan akhirnya meluncurkan sistem ujian akhir nasional sebelum disempurnakan menjadi ujian nasional pada 2005 yang diharapkan menjadi basis standar mutu merata di seluruh Indonesia.

JK pun yakin dengan sistem ujian nasional bisa menguji kemampuan pengetahuan siswa yang sudah yang seharusnya.

"Kenapa harus ada standar nasional? Karena kalau tidak, kita punya standar berbeda dan itu berbahaya, mutu berbeda maka ada gap dan kesenjangan mutu pendidikan satu daerah ke daerah lain," beber JK.

Munculnya ujian nasional diakui JK tak berjalan mulus. Tercatat pada awal penerapannya, 18 persen pelajar dinyatakan tidak lulus ujian. Namun dari tahun ke tahun seiring evaluasi banyak perubahan diciptakan lewat ujian nasional.

"Evaluasi bisa dilihat, dilihat perkembangannya, ini yang perlu menjadi catatan," JK menandasi.