Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambangi Markas DPP Partai Nasdem dan bertemu langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan keberatannya atas usulan ambang batas parlemen menjadi 7 persen.
"Soal itu kita harus bertahap ya, ini bukan soal menang-menangan, kalau menang-menangan itu modelnya distrik. Tentu kita partai-partai perlu bertahap," ujar Zulhas di Markas DPP Partai Nadem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).
Baca Juga
Diketahui, usulan itu awalnya muncul saat Surya menyambangi Markas DPP Partai Golkar pada Senin kemarin. Keduanya pun sepakat bila ambang batas parlemen bisa ditingkatkan dari 4% menjadi 7% di Pemilu 2024.
Advertisement
Selain ambang batas parlemen, Zulhas juga mengungkap kerisauannya terhadap putusan MK tentang Pemilu Serentak. Terkait ini, baik PAN dan Nasdem sepakat untuk tidak mendukung akibat banyaknya korban jiwa karena model pemilihan keduanya dilangsungkan secara bersama.
"Kita dari awal tak sepakat, tapi karena putusan MK sudah tak lagi membuka peluang. Karena Pemilu Serentak kan bebannya berat," kritik dia.
Selain beban berat, Zulhas berpandangan pemilihan umum anggota parlemen dan pemilu presiden memiliki kewibawaan yang berbeda. Menurut dia, Pilpres memiliki derajat kewibaan yang lebih istimewa.
"Pilpres harusnya ada kewibawaan sendiri dan kita harap akan membahas, cari jalan bagaimana supaya itu bisa dipisah apakah lewat amandemen dan atau lewat undang-undang," Zulhas menandasi.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Golkar-Nasdem Sepakat
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan dalam bingkai silaturahmi politik dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPP Golkar tersebut juga dihadiri jajaran pengurus pusat kedua partai.
Salah satu poin yang menjadi kesepakatan kedua partai yakni soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen. Gagasan yang dimunculkan Surya Paloh ini, kata dia, diterima Golkar sebagai hal yang positif.
"Partai Golkar juga melihat ini sesuatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3/2020).
Besaran ambang batas parlemen sebesar 7 persen tersebut diusulkan untuk berlaku secara nasional. Sementara untuk ambang batas pengusungan calon presiden atau presidential threshold tetap 20 persen.
"Presidential treshold yang tetap 20 persen. Dan ada tambahan usulan Pak Surya Paloh yang 7 persen ini ini berlaku secara nasional," ujar Airlangga.
Â
Advertisement