IDI Sebut Data Corona Covid-19 Tak Akurat, Ini Penjelasan Pemerintah

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto memastikan semua kematian dicatat oleh pemerintah, terlepas apapun penyebabnya.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Apr 2020, 02:26 WIB
Diterbitkan 19 Apr 2020, 02:26 WIB
Achmad Yurianto
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers Corona di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (31/3/2020). (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto memastikan semua kematian dicatat oleh pemerintah, terlepas apapun penyebabnya. Namun dia menjelaskan data yang dipublikasikan hanya yang terkonfirmasi Covid-19. Karena data tersebut juga akan dilaporkan pada organisasi kesehatan dunia (WHO).

"Kita hanya mencatat untuk Covid-19, karena ini juga menjadi laporan kita ke WHO," kata Yuri saat dihubungi merdekacom, Sabtu (18/4/2020).

Dia juga menjelaskan pemerintah juga mencatat kasus kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Tetapi data tersebut akan dicatat jika hasil tes ODP dan PDP terkonfirmasi positif.

Kemudian saat ditanya terkait temuan IDI yang menyebut data kematian yang dimiliki pemerintah tidak real, Yuri pun enggan memberi komentar.

"Tanya Pak Daeng saja, kok tanya saya," tegas Yuri.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.</p

IDI Ragukan Data Pemerintah

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meyakini data kematian pasien positif Covid-19 tidak sesuai dengan data yang dipublikasi secara berkala oleh pemerintah. Keyakinan tersebut lantaran tes Covid-19 secara Polymerase Chain Reaction (PCR) belum meluas dilakukan.

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih menuturkan minimnya tes secara PCR mempengaruhi hasil data yang dilaporkan oleh rumah sakit. Metode tes secara PCR yaitu mengambil sampel cairan dari saluran pernapasan bawah sebagai bahan pemeriksaan.

"Laporan dari rumah sakit, memasukkan juga pasien meninggal saat dirawat dengan status PDP. Yang status PDP tersebut bisa jadi belum sempat diperiksa swab, atau sudah diperiksa tapi belum keluar hasilnya," kata Daeng kepada merdeka.com, Sabtu (18/4/2020).

Selain itu, Daeng menuturkan alasannya meyakini data pemerintah tidak sesuai realita karena pemeriksaan secara PCR juga tidak merata di berbagai wilayah. Sehingga pasien dalam status PDP yang meninggal belum sempat dilakukan pemeriksaan secara PCR. Hal ini tentu saja menurut Daeng mempengaruhi akurasi data kematian dari infeksi virus Corona.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah segera memperluas dan memperbanyak test PCR di seluruh provinsi. Dengan langkah ini, Ia meyakini, pemerintah akan mendapat data akurat mengenai jumlah positif Covid-19.

"Perlu perluasan dan percepatan testing supaya datanya cepat didapat," kata dia.

Selaras dengan Daeng, Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto menuturkan data yang disampaikan pemerintah saat ini tidak secara tepat menggambarkan kondisi saat ini.

"Kalau tes PCR hasilnya 2 hari pasti hasilnya lebih besar dari sekarang," kata Slamet.

Saat disinggung mengenai perkiraan data pasien positif Covid-19 dan yang meninggal atas infeksi virus tersebut, Daeng dan Slamet sama-sama menegaskan tidak memiliki data pasti.

"Tidak ada. IDI kan tidak punya PCR," ucap Slamet.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya