Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Siapa Diprediksi Unggul?

Mensos Minta PT Pos Beroperasi Sampai Jam 10 Malam untuk Salurkan Bansos

Perpanjangan jam operasional itu dilakukan untuk mengantisipasi antrean dan penumpukan warga, sehingga protokol kesehatan tetap terjaga.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 17 Jun 2020, 14:42 WIB

Diterbitkan 17 Jun 2020, 14:41 WIB

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mensos Juliari P Batubara saat rapat kerja gabungan dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, pihaknya terus mengutamakan protokol kesehatan pencegahan virus corona Covid-19 dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

"Kamu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga tidak bisa membiarkan antrean-antrean yang terlalu panjang berdesak-desakan," kata Juliari, Rabu (17/6/2020).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meminta PT Pos selaku penyalur bansos memperpanjang jam operasionalnya. Dengan begitu, protokol kesehatan saat penyaluran bansos tetap terjaga.

"Dan upaya yang kami lakukan kepada PT Pos sebagai mitra penyalur kami. Kami meminta mereka untuk membuka operasional kantor pos sampai jam 10 malam," ungkap Juliari.

Politiskus PDIP ini juga meminta agar PT Pos membuka loket lebih banyak untuk menyalurkan bansos. Loket yang dibuka tidak hanya di dalam kantor pos saja.

"Tapi juga di kantor kelurahan atau di balai desa," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Realisasi Penyaluran Bansos Capai Rp 61,4 Triliun

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan

Pekerja memindahkan paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi bantuan sosial (bansos) hingga 31 Mei 2020 sebesar Rp 61,4 triliun. Realisasi tersebut melonjak 30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 54 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran bantuan sosial yang lebih besar dilakukan untuk memberi bantalan ekonomi akibat dampak pandemi Virus Corona. Sebab, akibat pandemi banyak masyarakat kehilangan mata pencarian.

"Bansos naik 30,7 persen. Ini menggambarkan upaya kita untuk memberikan bantalan sosial akibat berbagai kontraksi ekonomi dan bahkan terjadinya PHK atau orang dirumahkan," ujar Sri Mulyani melalui diskusi online, Jakarta, Selasa (16/6).

Sri Mulyani mengatakan, pada saat ekonomi tertekan, belanja pemerintah banyak yang sudah refocusing atau dialihkan. Hal tersebut bisa menjadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan ekonomi.

"Kita lihat belanja negara juga alami tantangan tidak mudah. Belanja KL kontraksi 6,2 persen, karena refocusing, belanja pegawai kontraksi 4,2 persen, bansos naik 30,7 persen," jelasnya.

Belanja barang tercatat kontraksi sangat dalam karena perjalanan dinas, pertemuan merosot dan tidak ada, semua jadi video conference jadi memicu adanya efisiensi. Sementara itu, belanja modal kontraksi.

"Namun ini karena belanja modal kita minta supaya di multiyears kan. Jadi kalau dari sisi komposisi belanja, ini komposisi yang diinginkan yakni belanja untuk non essential di luar bansos dikendalikan dan sebagian besar fokusnya bantu masyarakat dalam bentuk bansos," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓