Puan Dorong Pemerintah Arahkan APBN 2021 untuk Pemulihan Sektor UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengarahkan APBN 2021 pada pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya. Menurut Puan, sektor UMKM semestinya memainkan peran krusial dalam program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

"Hampir 60 persen PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperluka,” ujar Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I 2020-2021, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut Puan Maharani, perhatian khusus pada pelaku usaha, termasuk UMKM dan sektor padat karya akan melengkapi program pemulihan ekonomi nasional pada demand side.

"Pada demand side, pemulihan yang dilakukan pemerintah agar memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial," tutur Puan.

Puan menyebut pemulihan ekonomi harus menjadi salah satu fokus pada APBN 2021 selain penguatan bidang kesehatan, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi.

“Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak,” kata Puan Maharani.

**Cek hasil pengumuman SBMPTN 2020 di tautan ini

Puan juga berharap segenap komponen bangsa bisa memperlakukan pandemi Covid-19 sebagai peluang untuk melakukan transformasi strategis, khususnya dalam membangun kekuatan ekonomi nasional di bidang pangan dan industri nasional.

“Saat ekspor-impor mengalami kontraksi secara global dan semua negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, Indonesia dapat mengambil kesempatan ini untuk membangun kekuatan di bidang pangan dan membangun industri nasional berbasis bahan baku dalam negeri,” ujarnya.

“DPR mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat, APBN yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik, rakyat merasakan kesejahteraannya meningkat, mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, mudah mendapatkan bansos, rakyat merasakan kehadiran negara,” tandasnya.