Kacamata Gus Jazil soal Pandangan dan Sikap Pembangunan Negara Kepulauan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, cikal bakal munculnya atau yang melahirkan Kementrian Kelautan yaitu Gus Dur. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menggeser orientasi pembangunan perspektif daratan menjadi pembangunan perspektif negara kepulauan.

Gus Jazil menambahkan, pergeseran perspektif itu sebenarnya telah dimulai sejak era pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Terus terang, yang melahirkan Kementerian Kelautan waktu itu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gus Dur, yang menggeser orientasi darat ke laut. Tapi itu baru menggeser pandangan, sedangkan sikap belum," kata Jazilul dalam diskusi diskusi 4 Pilar dengan tema Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Menurut Gus Jazil, kinerja Kementerian Kelautan yang kini berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan masih perlu dikoreksi. Sebab, kata dia, berdasarkan pemaparan penasihat Menteri KKP Edhy Prabowo, Rokhmin Dahuri, potensi laut kita baru terkelola sebesar 20 persen.

"Diskusi terakhir saya dengan Kementerian Kelautan (dan Perikanan), waktu itu ada Pak Menteri. Ada yang lain, di antaranya Penasihat KKP, pak Rokhmin. Saat itu ia menyampaikan bahwa potensi laut kita, potensi maritim kita, itu baru terkelola 20 persen," kata dia.

Menurut Gus Jazil, pernyataan penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset Menteri KKP itu, menunjukkan bahwa konsep pembangunan belum berorientasi ke laut. "Bisa dilihat nanti dari anggaran, cara kerja, belum berorientasi laut," kata Jazilul.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menurut Gus Jazil, hal itu bukan saja karena regulasi berubah-ubah. Regulasi kelautan semestinya juga perlu konsistensi. Tapi yang lebih penting lagi adalah pembangunan sumber daya, baik teknologi maupun infrastruktur pemberdayaan masyarakat yang menempati pesisir dan pulau-pulau.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf mengatakan, memang benar ada persoalan dialami penghuni pulau Indonesia dalam segi sarana prasarana infrastruktur.

"Ada beberapa, sekolah-sekolah banyak belum ada. Air bersih juga, telekomunikasi sangat sulit. Seharusnya bisa merdeka, kalau bahasanya, menurut saya," kata Yusuf.

​​​​​​​Yusuf mengatakan, menurut Jazilul, pembangunan belum bergeser pada perspektif negara kepulauan, itu mungkin karena total luas seluruh pulau-pulau kecil (yang luasnya di bawah 100 km persegi) hanya 1 persen dari luas daratan Indonesia.

"Luasnya hanya 1 persen dari luas daratan, berpikirnya masih ke daratan besar. Yang 1 persen dianggap kecil. Padahal sebagian penduduk kita ada di situ," kata Yusuf.​​​​​​​Jika ditanya kepada camat-camat yang mengurus pulau-pulau kecil, apakah mereka pernah berkunjung ke sana. Menurut Yusuf, camat akan menjawab, uang saya enggak ada, sebab anggaran untuk mengurus pulau itu pun disamakan dengan anggaran mengurus daratan.

Padahal seharusnya, anggaran dalam mengurus laut dan pulau-pulau itu tidak bisa disamakan dengan anggaran mengurus daratan, sebab mengelilingi daratan cukup memakai mobil. Lautan tidak bisa. Harga mobil belum tentu sama dengan harga kapal. Belum lagi bahan bakarnya.

"Uangnya dianggap sama kayak uang daratan, yang naik mobil. Padahal kan enggak bisa pak. Untuk keliling pulau itu saja, menghabiskan bahan bakar yang sangat tinggi. Ya itulah keberpihakan pemerintah. Harusnya dibedakan antara kabupaten kepulauan, dengan kabupaten daratan," kata Yusuf pula.