ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

Polisi Masih Periksa 3 Anggota KAMI Terkait Demo Tolak RUU Cipta Kerja

Dari delapan anggota KAMI yang ditangkap, sudah ada lima yang ditetapkan sebagai tersangka.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 14 Okt 2020, 10:55 WIB

Diterbitkan 14 Okt 2020, 10:37 WIB

Demo Tolak Omnibus Law di Gerbang Pemuda

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa poster saat berunjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polisi masih memeriksa anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait tudingan menyebarkan pesan bermuatan kebencian dan provokatif serta menghasut orang untuk melakukan demo tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini telah disepakati DPR untuk disahkan.

"Semua masih dalam proses pemeriksaan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Menurut dia, dari delapan anggota KAMI yang ditangkap sudah ada lima yang ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Argo belum membeberkan lebih lanjut status dari tiga orang lainnya.

"Tunggu saja," jelas Argo.

Sebelumnya, polisi menetapkan lima dari delapan orang pendiri sekaligus anggota dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai tersangka.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan, kelima orang tersangka dari KAMI itu adalah Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri, dan Kingkin.

"Semua yang sudah 1x24 jam diperiksa, sudah jadi tersangka," ujar dia, Selasa (13/10/2020).

Sementara, tiga anggota KAMI lainnya yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Klaim Punya Bukti

Awi menerangkan, kepolisian mengantongi bukti tersangka menyampaikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA dan penghasutan.

"Percakapan di media sosial salah satu bukti yang kami pegang. Ini penghasutan tentang apa? Ya tadi penghasutan tentang pelaksanaan demo Omnibus Law yang berakibat anarkis. Nanti tentunya akan disampaikan lebih rinci oleh tim siber," ujar dia.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para anggota KAMI tersebut dijerat Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

"Ancaman pidananya, UU ITE dan Pasal 160 KUHP adalah 6 tahun penjara," ujar Awi.

Lanjutkan Membaca ↓