Atasi Masalah Sampah, Kemendagri Dorong Daerah Bentuk BLUD Pengelolaan Sampah

Liputan6.com, Banyuwangi Permasalahan sampah seperti tidak mengenal kata selesai. Di berbagai wilayah, setelah beberapa kali dilakukan pembersihan namun masalah tersebut muncul lagi. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar Sosialisasi Pola Penerapan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentang Pengelolaan Persampahan. 

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan di Banyuwangi dan dibuka langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sekaligus adalah Ketua Umum APKASI, Kamis (19/11/2020). Acara ini juga diikuti bupati se-Indonesia secara virtual.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mohammad Ardian dalam sambutannya mengatakan, BLUD adalah salah satu opsi kelembagaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sampah.

Saat ini, BLUD tentang pengelolaan persampahan belum banyak dibuat oleh OPD di kabupaten/kota di Indonesia. Padahal, BLUD memiliki banyak manfaat. Selain lebih efisien dan produktif, sistem ini juga membolehkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa meninggalkan roh pelayanan publik.

“Untuk itu, lewat sosialisasi ini kami ingin mendorong daerah untuk membentuk BLUD pengelolaan persampahan. Demi terlaksananya pengelolaan persampahan yang lebih baik,” kata Ardian.

Dengan BLUD, lanjut dia, daerah dapat melakukan akselerasi pelayanan pengelolaan sampahnya. Dari sisi pengelolaan anggaran pun menjadi lebih efektif dan produktif.

“BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan sampahnya,” kata Ardian.

Selain itu, sebagai lembaga yang berada di bawah pemerintah BLUD dapat menerima pendanaan yang regular untuk menjamin keberlanjutannya. Selain itu, BLUD juga bisa bisa melakukan pengelolaan sampah hingga level kabupaten, tidak hanya sebatas desa-desa.

“Dengan berbagai keunggulan BLUD ini, kami mendorong agar kabupaten/kota agar membuat BLUD pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan persampahannya,” kata Ardian.

Turut bergabung dalam acara tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mohammad Ardian sebagai keynote speaker, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang, serta tim dari PT Systemiq Lestari Indonesia.

Dubes Vegard Kaale menyampaikan sampah telah menjadi isu global. Untuk itulah, aksi-aksi pengelolaan sampah secara holistik dan komprehensif sangat diperlukan secara bersama di seluruh belahan dunia.  

“Ini bisa kita lakukan secara bersama. Kemitraan menjadi opsi penting ketimbang kita melakukannya sendiri-sendiri,” kata Vegard.

Secara khusus Vegard mengapresiasi Bupati Anas yang mulai memperhatikan masalah sampah. Salah satu contohnya Banyuwangi bersama PT Systemiq Lestari Indonesia melalui program STOP melakukan piloting pemilahan sampah dan kampanye perubahan perilaku di wilayah pesisir Kecamatan Muncar.

“Hal ini patut diapresiasi. Daerah lain harus sudah mulai serius melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Anas menyambut baik PPK-BLUD tentang persampahan ini. Dia berharap, sosialisasi ini bisa menjadi momentum daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampahnya. 

"Masalah sampah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di 2021. Apalagi, sampah masuk dalam isu prioritas di sektor lingkungan hidup. Kami semua akan terus berupaya," kata Anas. 

Sejak tahun lalu, Organisasi non-pemerintah dunia yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, Systemiq, Banyuwangi terus melakukan pendampingan penanganan sampah laut di Kecamatan Muncar melalui program STOP. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas warga desa dalam masalah pengelolaan sampah.

“Kami akan mengikuti arahan Kemendagri untuk membuat BLUD persampahan. Saat kita sedang menyiapkan instrumennya, salah satunya membentuk UPT persampahan,” pungkas Anas.

Hadir pula sejumlah narasumber di antaranya, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kemendagri Budi Santosa, Direktur SUPD I Kemendagri Nyoto Suwignyo, Direktur Pengelolaan Persampahan KLHK Dr. Novrizal Tahar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Boyke Wahyu.

(*)