Bima Arya Ungkap Ada 3 Kelompok Warga yang Enggan Diberi Vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan tiga hal kepada pemerintah sebelum dilakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Usulan itu disampaikan saat mengikuti webinar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dengan tema "Vaksinasi Aman, Masyarakat Sehat" dari Balai Kota Bogor, Kamis 3 Desember 2020.

Menurut Bima Arya, ketiga usulan tersebut adalah, sosialisasi dan edukasi, target, serta teknis simulasi pemberian vaksin.

Bima menjelaskan, sebelum pemberian vaksin kepada warga yang menjadi sasaran, langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberian pemahaman, serta sosialisasi edukasi tentang vaksin kepada warga.

"Usulan ini sempat saya sampaikan kepada Bapak Presiden saat beliau meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor, pada 18 November lalu," katanya yang dikutip dari Antara, Jumat (4/12/2020).

Menurut Bima, hingga hari ini masih ada warga yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu nyata dan ada. Data hasil survei di Kota Bogor, kata dia, ada 19 persen orang tidak percaya adanya COVID-19 dan 50 persen orang yang ragu-ragu. "Pemberian vaksin COVID-19 agar maksimal, maka diberikan pemahaman mengenai vaksi lebih dulu kepada warga," katanya.

Bima Arya juga melihat, ada tiga kelompok warga yang enggan diberi vaksin, yakni karena tidak percaya COVID-19 itu ada dan nyata, karena alasan keagamaan, serta karena tidak percaya bahwa vaksin itu aman. "Diperlukan edukasi dan pemahaman yang baik agar warga dapat memberi respons positif pada pemberian vaksinasi," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sosialisasi dan edukasi, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama baik praktisi kesehatan, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat.

Selanjutnya, kata dia, adalah menentukan target siapa saja yang diberikan vaksin. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menetapkan target penerima vaksin difokuskan pada warga usia produktif, yakni 17 tahun hingga 59 tahun.

Untuk pemberian vaksi tahap awal, kuotanya hanya sekitar 20 persen dari jumlah yang ditetapkan atau sekitar 160.000 sampel vaksin. "Dari jumlah tersebut akan diseleksi lagi sasaran penerimanya, di antaranya adalah warga yang tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid," katanya.

Menurut Bima, setelah target usia secara keseluruhan, maka target berikutnya aalah pemberian vaksin berdasarkan skala prioritas, yakni kepada tenaga pendidik, pelayan publik termasuk ASN, TNI, dan Polri, baru kemudian yang lainnya.