5 Tanggapan Jokowi soal Penerapan Kebijakan PPKM Jawa-Bali

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021.

Jokowi menyebut, pemberlakuan PPKM itu tak berjalan efektif. Menurut dia, salah satu buktinya adalah kasus Covid-19 tidak menurun, namun malah melonjak naik di sejumlah provinsi.

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, Covid-nya masih naik," ujar Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021, yang videonya baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Minggu, 31 Januari 2021.

Melihat ketidakefektifan PPKM Jawa-Bali tersebut, Jokowi pun meminta agar pakar epidemiolog dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Saya ingin Menko (Menteri Koordinator), ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog terkait mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," kata Jokowi.

Berikut 5 tanggapan Jokowi terkait kebijakan PPKM yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021 dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif.

Dia menyebutkan, salah satu buktinya kasus Covid-19 tidak menurun, malah melonjak naik di sejumlah provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021, yang videonya baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Minggu, 31 Januari 2021.

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, PPKM diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, dia melihat tidak ada ketegasan saat menjalaninya.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," ungkap Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta jajaran menterinya untuk mengajak pakar epidemiologi menyusun kebijakan PPKM agar berjalan efektif.

"Saya ingin Menko (Menteri Koordinator), ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog terkait mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," kata dia.

Jokowi lalu memerintahkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turun ke lapangan mensosialisasikan protokol kesehatan.

Dia ingin para tokoh agama dan tokoh masyarakat diikutkan dalam sosialisasi protokol kesehatan.

"Yang ingin saya denger implementasinya seperti apa, mungkin di Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti mungkin bisa men-drive agar lapangannya terjadi," tutur Jokowi.

Jokowi lantas mengatakan tidak masalah apabila ekonomi menurun akibat kebijakan PPKM Jawa-Bali. Namun, angka Covid-19 juga harus ikut turun.

"Menurut saya, hati-hati ini turun. Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya tidak apa-apa asal Covid-nya juga turun. Tapi ini tidak (kasus Covid-19 tidak turun)," papar dia.

Jokowi menekankan, para menterinya mengkalkulasi setiap kebijakan yang diambil dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

Dia ingin jajarannya mencari formula yang tepat agar kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus corona dapat efektif.

"Tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula. Formula standar itu enggak ada, negara lain juga enggak ada, yang bener yang mana juga gaada, yang lockdown kan juga eksponensial juga," tegas Jokowi.