PPKM Tak Efektif, Jokowi Minta Epidemiolog Turut Dilibatkan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang diterapkan 11-25 Januari tidak efektif.

Dia pun meminta agar pakar epidemiolog dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Saya ingin Menko (Menteri Koordinator), ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog terkait mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021 dan disiarkan oleh channel daring Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Jokowi mencatat, mobilitas masyarakat masih tinggi dan kasus positif Covid-19 masih meningkat saat PPKM diterapkan. Dia menilai, hal itu terjadi dikarenakan implementasi kebijakan PPKM di lapangan tak tegas dan konsisten.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," jelas dia.

Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turun ke lapangan mensosialisasikan protokol kesehatan.

Dia ingin para tokoh agama dan tokoh masyarakat diikutkan dalam sosialisasi protokol kesehatan.

"Yang ingin saya denger implementasinya seperti apa, mungkin di Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti mungkin bisa men-drive agar lapangannya terjadi," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Jawa-Bali mulai 11-25 Januari untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan PPKM kemudian diperpanjang dari 25 Januari sampai 8 Februari 2021.

Pasalnya, PPKM yang diterapkan 11-25 Januari 2021 belum bisa menekan laju penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali. Setidaknya, ada 7 provinsi dan 73 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM sejak 11 Januari.