Kemendikbud Tambah Anggaran KIP Kuliah Merdeka, Akses Perguruan Tinggi Makin Merata

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kesembilan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo terkait Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia.

Dijelaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, beasiswa melalui KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas.

"Ini jadi kebijakan yang akan mewujudkan bukan hanya keadilan sosial. Namun, mobilitas sosial yang lebih tinggi sehingga anak yang berprestasi tapi kurang mampu bisa mencapai mimpi setinggi-tingginya," ujar Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode Kesembilan KIP Kuliah Merdeka secara virtual.

Menurut dia, KIP Kuliah Merdeka sebagai wujud komitmen Kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan.

Upaya tersebut menurut Nadiem dilakukan dengan meningkatkan besaran bantuan biaya pendidikan atau uang kuliah dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

"Dengan demikian, kami berharap KIP Kuliah semakin memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya," tutur dia.

Menurut dia, Kemendikbud mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada 2021.

Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020, menjadi Rp 2,5 triliun di tahun ini.

KIP Kuliah akan diberikan kepada 200 ribu mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah naungan Kemendikbud. Adapun biaya pendidikan akan disesuaikan dengan prodi masing-masing.

"Untuk prodi berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka ini akan bisa mendapatkan maksimal Rp12 juta. Kemudian, prodi berakreditasi B bisa mendapatkan maksimal Rp 4 juta. Dan prodi berakreditasi C bisa mendapatkan maksimal Rp 2,4 juta," papar Nadiem.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, kini biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah 2021 disesuaikan dengan indeks harga daerah. Indeks ini disesuaikan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) 2019.

"Besaran biaya hidup yang diterima mahasisa pemegang KIP Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam lima klaster daerah. Klaster pertama sebesar Rp 800.000, klaster kedua sebesar Rp 950.000, klaster ketiga sebesar Rp 1,1 juta. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp 1.250.000, dan klaster kelima sebesar Rp 1,4 juta," ucap Nadiem.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, program KIP yang diluncurkan sejak 2014 telah menunjukkan capaian sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata-rata lama sekolah.

Melalui KIP Kuliah ini, kata Muhadjir, pemerintah lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan.

"Kami menyambut baik percepatan yang dilakukan Kemendikbud terhadap KIP Kuliah ini dalam hal peningkatan UKT serta biaya hidup. Saya mengajak siswa SMK dan SMA tidak mampu tapi berprestasi akademik agar tidak ragu mendaftar KIP kuliah. Wujudkan mimpimu dengan pendidikan yang lebih baik," tutur Muhadjir.

Kemudian, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, legislatif mengapresiasi inisiatif baik Kemendikbud dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh anak muda di Indonesia untuk menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

"Melalui KIP Kuliah kita ingin anak-anak muda di berbagai pelosok Indonesia terus bisa meraih prestasi sebaik-baiknya dan bisa menggenggam masa depan untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat demi membangun peradaban yang sehebat-hebatnya di masa depan," terang Syaiful.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil antusias dengan program KIP yang berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

"Ini mendorong anak-anak SD, SMP, SMA, agar tidak perlu khawatir, kalau Anda merasa tidak mampu secara ekonomi, pemerintah sudah menyiapkan instrumen beasiswa, yang memudahkan melalui KIP Kuliah," ucap pria yang karib disapa Emil itu.

Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menyatakan dukungannya terhadap penyaluran Kartu KIP Kuliah Merdeka. Himbara sebagai penyalur memastikan pencairan KIP Kuliah Merdeka bisa dilayani di seluruh unit kerja Himbara.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan inovasi dalam layanan keuangan yang terbaik dan menjadi one stop financial service dalam rangka mengembangkan KIP Kuliah Merdeka menjadi lebih baik lagi," jelas Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.

Mendikbud Nadiem mengajak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk memanfaatkan KIP Kuliah Merdeka yang disediakan pemerintah.

Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, di antaranya melalui jalur seleksi UTBK-SBMPTN.

Sementara itu bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN masih bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN yaitu pada bulan Agustus – Oktober 2021, tergantung jadwal seleksi mandiri di setiap PTN. Atau pun, dapat melalui seleksi masuk PTS, kapan saja hingga masa pendaftaran PTS selesai.

"Informasi dan pendaftaran KIP Kuliah bagi calon mahasiswa baru 2021 dapat ditemukan pada kip-kuliah.kemdikbud.go.id," ujar Nadiem.

Kepada para pimpinan perguruan tinggi, Nadiem mengimbau agar perguruan tinggi memperbanyak sosialisasi kepada siswa-siswa kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar pada perguruan tinggi dan program studi unggulan di universitas terbaik.

"Mulailah menerima mahasiswa kurang mampu dan bukalah semua program studi sebesar-besarnya bagi penerima KIP Kuliah. Karena batas biaya pendidikan tidak menjadi masalah lagi," imbau dia.

Menyambut arahan itu, Rektor Universitas Hasanudin, Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan pihaknya sangat mendukung agar program ini berjalan dengan sukses.

Salah satunya adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah selatan Sulawesi.

"Kami juga melakukan pendampingan bagi calon peserta yang memerlukan bantuan berupa penyiapan kelengkapan administrasi sehingga kuota program ini memenuhi target," dituturkan Dwia.

Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im optimis calon mahasiswa baru tahun akademik 2021/2020 yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi akan lebih percaya diri dalam memilih prodi-prodi unggulan di berbagai kampus terbaik, termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).

"Kami yakin (program ini) akan membuat mahasiswa lebih berani lagi, atau tidak lagi kekhawatiran biaya kuliah yang lebih tinggi daripada biaya kuliah yang disediakan di program KIP Kuliah," ucap Ainun.

"Jadi, karena KIP Kuliah ini sudah menyediakan dana untuk membayar uang kuliah yang lebih besar, yaitu maksimal 12 juta. Maka, mahasiswa tidak perlu khawatir lagi tentang prodi-prodi yang akan dipilih. Bahkan Universitas yang akan menjadi tujuannya termasuk di daerah mana, biaya hidup juga sudah kita sesuaikan, sesuai dengan tingkat kemahalan daerah," tambah Ainun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meyakini bahwa program KIP Kuliah sangat strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pada pendidikan tinggi.

KIP Kuliah menjadi instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita generasi muda bangsa. Oleh karena itu, ia sangat mendukung adanya penyesuaian skema pembiayaan KIP Kuliah.

Menurutnya, kebijakan ini sangat bagus dan relevan kondisi keragaman di negara Indonesia.

"Sekarang, setiap anak bisa memperluas kesempatannya untuk belajar apa yang ia dambakan dan mudah-mudahan mereka bisa fokus kuliahnya," harap Hetifah.

Reporter : Dwi Ratih

Sumber : Dream.co.id