BI Siaga Hadapi Dampak Tarif Trump: Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya menghadapi potensi dampak dari kebijakan ekonomi global yang memicu gejolak di pasar keuangan.

Hal ini disampaikan menyusul pengumuman kebijakan tarif baru oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian global dan berimbas pada pergerakan pasar finansial dunia, termasuk Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa Bank Indonesia terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap dinamika pasar keuangan, baik di level global maupun domestik.

"BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025," kata Denny dikutip Minggu (6/4/2025).

Pria yang akrab disapa Denny ini menyampaikan, bahwa pengumuman kebijakan tarif tersebut telah menimbulkan reaksi cepat di pasar keuangan global. Ketegangan semakin meningkat setelah Pemerintah Tiongkok mengumumkan langkah retaliasi berupa tarif impor balasan pada 4 April 2025.

"Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis dimana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024," jelasnya.

Waspada Pelemahan Rupiah

Situasi ini menciptakan tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia menyatakan akan terus berada di garis depan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan strategi triple intervention, yaitu intervensi terkoordinasi di tiga sektor utama pasar keuangan.

Strategi triple intervention BI mencakup intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, intervensi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan tersedianya likuiditas valuta asing yang memadai di pasar, baik untuk kebutuhan sektor perbankan maupun dunia usaha.

"BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder) dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar," ujarnya.

Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump juga mengenakan tarif timbal balik yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

"Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali," kata Trump.

"Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia," Trump menambahkan.

"Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik," ujar dia.

Tarif universal akan mulai berlaku pada tengah malam 5 April (pukul 12 siang tanggal 6 April, waktu Singapura) dan tarif timbal balik akan berlaku pada tengah malam 9 April.

Menjelang pengumuman tersebut, pejabat Trump mengatakan tarif timbal balik berasal dari berbagai faktor, seperti tarif negara, pajak pertambahan nilai, tindakan nontarif seperti subsidi, serta kebijakan valuta asing.

Tarif terbaru ini merupakan tambahan dari tarif 25 persen untuk impor baja dan aluminium dan tarif yang sama untuk mobil asing yang mulai berlaku minggu ini.