5 Pernyataan Anies soal Upaya Pemprov Jadikan Sepeda Transportasi Alternatif

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut saat ini dirinya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) sedang berupaya menjadikan sepeda sebagai alat transportasi alternatif.

Dia pun mengajak agar seluruh pihak sama-sama mau beradaptasi dengan hal tersebut. Oleh karena itu, Anies meminta agar publik tidak meributkan tentang teknis jalur sepeda dan sanksi yang saat ini masih dilakukan pembahasan.

"Jadi ini bukan sekadar soal aturan, biasanya tanya ini tilangnya berapa, ditilang kapan, lokasi mana. Kita tidak seremeh itu, ini soal yang lebih besar, ini soal bagaimana membiasakan menghormati satu sama lain, apapun aturannya," ujar Anies di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Selain itu, Anies juga meminta setiap perkantoran atau tempat kegiatan usaha di Jakarta menyediakan sepeda.

"Kalau boleh usul, kalau pun belum bisa ke kantor naik sepeda, di kantor siapkan sepeda," ucap dia.

Berikut enam pernyataan Anies terkait upaya Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda sebagai alat transportasi alternatif dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta setiap perkantoran atau tempat kegiatan usaha di Jakarta menyediakan sepeda.

Dengan begitu, kata Anies, upaya agar sepeda menjadi alat transportasi alternatif dapat terlaksana dengan baik.

"Kalau boleh usul, kalau pun belum bisa ke kantor naik sepeda, di kantor siapkan sepeda," ucap Anies di Kementerian Perhubungan, Jumat (4/6/2021).

Dengan adanya sepeda di tempat kerja, diharapkan mobilitas dengan jarak pendek para karyawan bisa menggunakan sepeda dibanding kendaraan bermotor.

Menurut Anies, dengan adanya sepeda di tempat kerja juga akan membiasakan masyarakat menggunakan kendaraan roda dua tersebut dalam mobilitasnya.

Dia menambahkan, saat ini dan masa depan diharapkan sepeda bukan lagi sekadar alat olahraga ekslusif. Melainkan menjadi bagian kehidupan masyarakat.

"Dengan begitu kita memanfaatkan sepeda dengan benar-benar sebagai alat transportasi," ucap Anies.

Lebih dari itu, Anies juga mengimbau seluruh perkantoran memiliki fasilitas parkir sepeda, minimal 10 persen dari kapasitas area parkir.

"Gedung-gedung memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat parkir sepeda, minimal 10 persen dari tempat parkir yang tersedia," pintanya.

Tidak hanya sekadar tempat parkir sepeda, Anies juga mengimbau seluruh pengelola gedung juga menyediakan fasilitas tempat mandi bagi pesepeda yang menjadikan sepeda sebagai alat transportasi untuk bekerja.

Sebab menurut Anies, pesepeda secara otomatis berkeringat dan jika tidak ada fasilitas untuk tempat mandi akan tidak membuat nyaman bagi pesepeda dalam bekerja.

Pertimbangan ini, kata Anies, menjadi perhatian Pemprov DKI agar fasilitas bagi pesepeda tidak hanya sekadar jalur namun juga kenyamanan di perkantoran.

"Disiapkan tempat shower, sehingga memudahkan para pekerja yang memilih untuk berangkat kerja menggunakan sepeda itu ada kenyamanan. Karena ketika mereka tiba, ada fasilitas parkir dan penunjang lainnya," ucap dia.

Anies juga berharap para perusahaan dapat memberikan insentif kepada pegawai yang menggunakan sepeda. Kata dia, insentif tersebut dapat berupa premi asuransi ataupun kredit sepeda baru.

"Kami harap perusahaan, setiap kantor memberikan insentif bagi mereka yang naik sepeda misalnya diberikan insentif kredit sepeda diberikan subsidi premi asuransi diberikan kemudahan di dalam mereka berkegiatan di kantor," terang dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai insentif tersebut dapat mendorong masyarakat dalam menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.

Lanjut dia, saat ini DKI Jakarta telah memiliki 63 kilometer jalur sepeda, termasuk yang permanen seperti di Jalan Sudirman-Thamrin.

"Insyaallah di akhir tahun akan ada tambahan 101 kilometer. Jadi insyaallah total di akhir tahun kita punya lebih dari 170 kilometer jalur sepeda," ucap Anies.

Anies mengatakan agar seluruh pihak sama-sama mau beradaptasi dengan upaya Pemprov menjadikan sepeda sebagai alat transportasi alternatif.

Ia pun meminta agar publik tidak meributkan tentang teknis jalur sepeda dan sanksi yang saat ini masih dilakukan pembahasan.

"Jadi ini bukan sekadar soal aturan, biasanya tanya ini tilangnya berapa, ditilang kapan, lokasi mana. Kita tidak seremeh itu, ini soal yang lebih besar, ini soal bagaimana membiasakan menghormati satu sama lain, apapun aturannya," ucap Anies.

Anies memahami untuk melalukan transisi sebuah kebiasaan baru merupakan hal berat. Namun menurutnya, perubahan itu wajib dilakukan untuk menciptakan tata kota yang tertib antar pengguna jalan. Sekaligus, menciptakan ekosistem minim polusi.

Ia mengajak, seluruh warga jadikan masa transisi sepeda sebagai alat transportasi alternatif sebagai bentuk proses pembelajaran.

"Dulu kita belum terbiasa untuk menyaksikan jalan-jalan protokol di situ ada sepeda. Sekarang kita mulai membiasakan," pungkas Anies.

(Daffa Haiqal Nurfajri)