Akhiri Polemik TWK, Komisi III Kawal KPK Agar Kerja Maksimal

Habiburrokhman mengatakan, baik pimpinan maupun 75 pegawai yang tak lolos TWK sama-sama aset bangsa yang memiliki integritas.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Jun 2021, 00:02 WIB
Diterbitkan 10 Jun 2021, 08:12 WIB
Ilustrasi KPK
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

 

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburrokhman, meminta semua pihak untuk mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alih-alih berprasangka buruk terhadap kebijakan TWK, Habiburokhman memilih terus mengawal KPK agar tetap maksimal dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi agar lebih baik.

"Kami memilih untuk tidak berasumsi hanya berdasar prasangka, lebih baik kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini dimana pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik," kata Habiburokhman, Rabu (9/6/2021).

Habiburokhman meminta semua pihak tak menggunakan asumsi dalam mencermati perkembangan di KPK. Karena, baik pimpinan maupun 75 pegawai yang tak lolos TWK sama-sama aset bangsa yang memiliki integritas.

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu berharap nasib pegawai KPK yang tak lolos TWK dapat diselesaikan. Ia menilai, jika pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama, masih ada peluang merumuskan solusi menyelamatkan 75 orang pegawai tanpa mendiskreditkan pimpinan KPK.

"Soal nasib 75 karyawan KPK kami harapkan belumlah final. Jika pihak terkait bisa duduk bersama, kita masih berpeluang merumuskan solusi konkrit bagaimana menyelamatkan 75 orang tanpa perlu mendiskreditkan pimpinan KPK," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Raker dengan KPK

Komisi III DPR RI disebut akan menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya akan menyinggung Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik. Adapun rapat tersebut rencananya digelar Komisi III DPR pada Senin 21 Juni 2021.

"Akan kita bahas kembali (soal TWK) kalau Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III pada 21 Juni," kata Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani kepada awak media, di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya