Moeldoko: Mobilitas Masyarakat Selama PPKM Darurat Masih Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali, bertujuan untuk mengendalikan mobilitas orang tanpa gejala (OTG) yang akan memperparah penyebaran Covid-19.

“PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko dalam keterangan video, Sabtu (10/7/2021).

Moeldoko mengakui saat ini, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat belum berkurang sesuai target. Saat ini mobilitas baru minus 30 persen, padahal PPKM baru akan dianggap berhasil jika mobilitas menurun 50 persen.

“Tingkat mobilitas masyarakat saat ini di masa PPKM darurat ini relatif masih tinggi, baru berkurang kurang lebih 30 persen, padahal PPKM dianggap berhasil jika penekanan mobilitas di atas 50 persen. Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperkuat dan juga memperketat penyelenggaraan PPKM sampai dengan 20 Juli,” terangnya.

Untuk mencapai target penurunan mobilitas masyarakat hingga 50 persen, pemerintah pemperketat pengawasan di masyarakat. Ia memastikan petugas akan lebih tegas pada pelanggar PPKM darurat.

“Memperkuat terhadap seluruh petugas yang saat ini tersebar baik TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat, dan apa itu memperketat agar persoalan disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Saya mengajak kepada masyarakat untuk taat betul atas prosedur kesehatan,” ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Moedoko juga membahas soal banyaknya komando dan kementerian dalam menangani pandemi. Ia menyebut pemegang komando tetap berada di Presiden Joko Widodo.

“Dari awal panglima tertinggi dalam penanganan Covid-19 ini adalah presiden. Maka dari awal Presiden tidak pernah kendor, baik dalam komando Pengendalian, dalam pengawasan, itu selalu dilakukan oleh presiden. Cobtoh, rapat terbatas membicarakan khusus covid itu dalam satu minggu bisa 3 kali,” pungkasnya.