Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa ide awal vaksinasi Covid-19 gotong royong individu berbayar atau mandiri karena munculnya ledakan kasus virus corona varian delta. Saat ini, rencana vaksinasi berbayar sudah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta," kata Mahfud Md dikutip dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (17/7/2021).
Menurut dia, pemerintah ingin menggencarkan vaksinasi Covid-19 agar herd immunity atau kekebalan komunal segera terbentuk. Namun, tenaga vaksinator tidak mencukupi meski vaksin Covid-19 sudah tersedia.
Advertisement
Hal ini, kata Mahfud, membuat menimbulkan antrean masyarakat yang ingin divaksin sementara tenaga medis tak cukup. Kemudian, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat.
"Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," jelas dia.
Di tengah situasi itu, Mahfud menyebut pihak swasta memberikan ide untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 sendiri di luar program pemerintah. Nantinya, perusahaan yang akan menanggung biaya vaksin untuk karyawannya.
"Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri. Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja," ujar Mahfud.
Dia menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi dari pihak swasta ini rencananya tidak menggunakan anggaran negara dan vaksin pemerintah. Rencana vaksinasi berbayar ini pun akhirnya dibatalkan karena timbulnya penolakan yang keras.
"Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," ucap Mahfud Md.
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Batalkan Vaksin Berbayar
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan vaksinasi Covid-19 berbayar dibatalkan. Adapun program vaksinasi berbayar ini sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021).
Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai sebagaimana komitmen Jokowi memberikan vaksin Covid-19 gratis untuk semua warga.
Advertisement