Ketua DPR: Kepala Daerah Harus Transparan Buka Data Covid-19 Ke Publik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus terus diperkokoh. 

"Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

"Data yang jujur juga adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan lagi mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah," tambah dia.

Puan mengatakan, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pelacakan (tracing), kata Puan, adalah salah satu yang bisa dilakukan.

"Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan,” ujar Puan.

Memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19, lanjut Puan, seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah. 

Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

"Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” kata Puan. 

Sekali saja data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kata Puan, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” pungkas Puan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya LaporCovid19 menuding Kementerian Kesehatan telah menghilangkan data kasus kematian pasien Covid-19 di tingkat kabupaten dan kota.

Lewat akun Twitter @LaporCovid pada 18 Juli 2021, disebutkan Kemenkes menghilangkan data korban Covid-19 sebanyak 18.747 orang atau 26 persen dari data yang dilaporkan kabupaten/kota pada 16 Juli 2021.

Berdasarkan data kabupaten/kota, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 sebanyak 90.144 orang, namun versi Kemenkes/BNPB sebanyak 71.397 orang. "Sedihnya, 18 ribu nyawa tidak diakui @KemenkesRI #IndonesiaDaruratCovid19 #RSKolaps,” cuit @LaporCovid.

Inisiator LaporCovid-19-19 Irma Hidayana menyatakan, angka kasus kematian tersebut didapatkan pihaknya dari data resmi tiap provinsi.

“Data LaporCovid19 diambil dari data resmi perprovinsi (data milik provinsi). Jadi yang justru bertanya-tanya kami, kok bisa ada perbedaan data antar data nasional dan provinsi,” kata Irma saat dikonfirmasi, Kamis (22/7/2021).

Irma menyatakan, LaporCovid19 sudah mengkritik perbedaan angka kematian itu sejak bulan April 2020. 

Sementara itu, Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah tudingan adanya akal-akalan atau manipulasi angka pengetesan Kasus Covid-19.

Dia mengatakan memang ada sejumlah kemungkinan yang memicu terjadinya penurunan angka testing, antara lain pengetesn terjadi pada akhir pekan dan keterlambatan dalam memasukkan data.

"Penurunan tersting bisa terjadi di akhir pekan atau delat input yang berasa dari laboratorium ke sistem data,” kata dia.