DPR soal Tawaran Kapolri Terhadap Pegawai KPK: Keputusan Bijak

Herman Herry mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN di Polri.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 29 Sep 2021, 17:45 WIB
Diterbitkan 29 Sep 2021, 17:45 WIB
FOTO: MAKI Serahkan Salinan Surat Jalan Djoko Tjandra ke Komisi III DPR
Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyampaikan keterangan terkait penyerahan salinan surat jalan Djoko Tjandra dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Komisi III DPR berencana membentuk panitia khusus terkait kasus tersebut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN di Polri.

Dia menyebut sikap Kapolri bijaksana dan pantas dicontoh.

"Sikap Kapolri tersebut boleh menjadi contoh bagi banyak pihak di dalam menghadapi berbagai bagai polemik di bangsa ini," ujar Herman Herry kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Politikus PDIP itu menyebut kebijakan Kapolri menunjukkan sikap seorang negarawan yang bisa menawarkan solusi.

"Dalam menyikapi hal tersebut Kapolri adalah seorang negarawan yang menjaga keseimbangan alias jalan tengah agar suasana tidak gaduh terus," kata Herman.

 

Gerindra Dukung

Senada dengan Herman, Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman menyebut keputusan Kapolri itu adalah keputusan yang bijak.

"Tawaran Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tak lulus TWK adalah sebuah keputusan yang bijak. Putusan tersebut menjadi penengah sekaligus pemberi solusi atas konflik yang semakin memanas antara para pegawai yang tak lulus dan pimpinan KPK. Konflik telah menyebabkan polemik yang tidak perlu," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburohman, adanya tawaran itu adalah jalan tengah sehingga tidak ada pegawai KPK yang tersingkirkan.

"Intinya, tidak ada pihak pegawai yang disingkirkan dan sebaliknya tidak ada pula pimpinan KPK yang dipermalukan," ujarnya.

"Jika masalah pegawai yang tak lulus TWK terus berlarut-larut, saya khawatir malah akan merusak citra pimpinan KPK yang selama ini kinerjanya patut diacungi jempol," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya