Polemik Harga Tes PCR, PKB: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat Sendiri

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menolak tes PCR dijadikan sebagai syarat naik seluruh moda transportasi. Menurut Luqman, meski sudah diturunkan, harga tes PCR menjadi Rp 300 ribu masih sangat membebani masyarakat.

Luqman menilai, harga PCR Rp 300 ribu tidak murah bagi masyarakat luas. Harga itu baru terbilang benar murah bila memakai standar seorang menteri.

"Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri. Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow berharga itu duit Rp 300 ribu. Apalagi pemerintah sudah berencana menjadikan tes PCR sebagai syarat seluruh moda transportasi. Pasti menambah beban rakyat," ujar Luqman kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).

Dia pun meminta pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat sendiri. Sebab masih ada tes Covid-19 alternatif seperti tes rapid antigen atau GeNose yang jauh lebih terjangkau daripada tes PCR.

"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini meminta pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dibandingkan kebutuhan para pebisnis tes PCR yang cari keuntungan.

"Sudah cukup pemerintah memperkaya mereka. Coba hitung berapa triliun keuntungan yang sudah dikeruk dari bisnis tes PCR ini. Dari awal mulai harga Rp 900 ribu, lalu diturunkan menjadi Rp 500 ribu. Lha, ternyata dengan harga Rp 300 ribu saja, mereka sudah untung banyak. Sudah berapa puluh juta kali konsumen memakai tes PCR selama hampir dua tahun pandemi berlangsung?" ujar Luqman.

Wasekjen PKB ini meminta pemerintah lebih baik mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk mencapai target 280 juta penduduk telah menjalani dua dosis vaksin.

"Apabila target ini tercapai dalam waktu dekat, harapan terbentuknya kekebalan komunal akan segera terwujud dan pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih cepat," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com