Johan Budi: Di Istana Terlalu Banyak yang Bicara Seolah Jubir Presiden

Johan Budi menyebut sudah saatnya mengatur agar tidak banyak pihak menjadi jubir presiden.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 06 Des 2021, 20:38 WIB
Diterbitkan 06 Des 2021, 20:38 WIB
Pejabat Pemerintah Kab Musi Banyuasin Ditangkap KPK
Plt Komisioner KPK Johan Budi SP membeberkan kronologis proses penangkapan pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di gedung KPK Jakarta, Sabtu (20/6/2015). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan juru bicara Presiden Johan Budi menilai, saat ini terlalu banyak pihak yang berbicara seakan mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) selayaknya jubir. Padahal, Johan menyebut seorang Jubir harus memahami benar Presiden Jokowi.

"Selama ini saya perhatikan di Istana itu banyak sekali yang bicara. Yang kadang-kadang seolah menjadi jubir Pak Jokowi selain Pak Fadjroel," kata Johan Budi kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Bahkan, kata Johan, staf khusus menteri hingga KSP pun berbicara mewakili presiden. Oleh karena itu saat ini ia menilai Presiden perlu memikirkan apakah “para jubir” tersebut sudah mewakili suara istana atau belum. Apabila belum, maka posisi jubir masih dibutuhkan.

"Stafsus khusus menteri pun juga bicara mewakili Pak Jokowi. Deputi di KSP juga mewakili Pak Jokowi, mewakili presiden kan sudah terlalu banyak. Sekarang tinggal Pak Presiden apa yang dilakukan internal istana itu sudah mewakili belum kepentingan Pak Jokowi. Kalau belum (mewakili) ya masih memerlukan, itu kan tergantung Pak Jokowi," kata dia.

Johan menyebut sudah saatnya mengatur agar tidak banyak pihak menjadi jubir presiden. Ia menyebut tiga jabatan yang cocok posisi jubir yakni Seskab, Mensesneg dan KSP.

"Saya menyebut ada tiga punggawa. Seskab, Mensesneg, sama KSP. Bukan anak buahnya, ketiga ini sering mewakili Pak Jokowi, bersuara sering mewakili Pak Jokowi. Selain tiga punggawa ini, ada staf khusus, tenaga ahli, dan yang deputi itu juga kadang bicara mewakili Pak Jokowi. Ini menurut saya harus ditertibkan, jangan semua ngomong," ujar dia.

Harus Ada Jubir Presiden

Anggota Komisi III Fraksi PDIP itu juga mengusulkan agar ada pembedaan antara juru bicara presiden dan juru bicara pemerintah.

"Jadi jubir presiden dan jubir pemerintah saya kira itu beda. Jadi jubir Pak Jokowi mewakili Pak Jokowi as a president juga sebagai pribadi. Misalnya Pak Jokowi ditanyain mengenai pergi kemana, kan nggak ada kaitannya dengan sama pemerintahan itu jubir yang jawab 'Pak Jokowi ada ini', misalnya," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya