PDIP: Amandemen untuk Ubah Pemilu Tidak Tepat Dilakukan Sekarang

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Rifqinizami Karsayuda menyatakan partainya menolak penundaan pemilu 2024, karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.

“Bagi kami di PDIP ide penundaan pemilu sudah tegas disampaikan Ibu Ketum melalui Pak Sekjen adalah bertabrakan dengan konstitusi,” kata Rifqy saat dikonfirmasi, Rabu (2/3/2022).

Anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan, wacana amandemen UU 1945 dengan tujuan untuk mengubah pemilu adalah langkah tidak tepat untuk dilakukan saat ini.

“Amandemen itu tentu bisa menjadi pintu bagi perubahan banyak hal, bukan hanya kepemiluan. Karena itu dalam pandangan kami, amandemen itu tidak pada tempatnya dilaksanakan sekarang,” tegas dia.

Rifqy juga membantah bahwa ada keretakan koalisi partai yang mendukung pemerintah terkait isu ini.

“Terkait apakah ini bukti keretakan koalisi, saya kira analisis terkait itu masih terlalu jauh dan mari kita sama-sama melihat dinamika ini sebagai sebuah adu gagasan antar elemen bangsa,” pungkas dia.

Sebelumnya, PDIP menegaskan setia kepada konstitusi dan tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan pembatasan masa jabatan presiden. PDIP menolak penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu 2024," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikutip dari siaran pers, Minggu (27/2/2022).

Hasto meminta semua pihak lebih baik mengurus masalah perekonomian hari ini seperti kenaikan harga bahan pokok hingga kelangkaan minyak goreng. Masalah ini lebih penting ditangani daripada membahas penundaan pemilu.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," jelas Hasto.

Menurut Hasto, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seharusnya menjadi legacy Presiden Joko Widodo yang dikenal kompeten.