PPATK Blokir 345 Rekening Terkait Investasi Ilegal, Nilainya Capai Rp 588 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana mengatakan, pihaknya telah memblokir 345 rekening terkait aliran dana investasi ilegal dengan nilainya yang mencapai Rp 588 miliar.

Adapun ini disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Dia menuturkan, 345 rekening tersebut dimiliki oleh 78 orang saja.

"Perhari ini saja PPATK sudah memblokir Rp588 miliar. Itu yang dibekukan PPATK, terdiri dari 345 rekening," kata Ivan.

Sebagai data tambahan, PPATK sudah mendapatkan 560 laporan terkait traksaksi pembelian aset, laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, laporan pengiriman uang ke luar negeri, serta laporan penerimaan uang dari luar negeri. Nilai laporan transaksi yang diterima oleh PPATK mencapai Rp35 triliun.

Adapun, PPATK akan terus bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri aliran dana investasi ilegal.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah penangkapan sejumlah influencer yang terlibat binary option. PPATK membantu untuk menelusuri nama-nama yang diserahkan oleh Bareskrim Polri.

"Jadi PPATK sudah memberikan hasil pemeriksan dan analisis kepada Polri, dalam hal ini PPATK terus membantu bareskrim polri terkait nama nama yang perlu ditelusuri selain PPATK memberikan praktik kepada teman-teman Bareskrim terkait data data yang dimiliki PPATK," jelas Ivan.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi meminta PPATK mengungkapkan siapa bos besar dari investasi bodong yang tengah ramai di Indonesia.

"Mestinya kepala PPATK juga pasti paham mengenai hal ini. Kalau memang betul siapa orangnya, kalau bisa disampaikan ya sampaikan, kalau bisa dieksekusi, kembali kepada masyarakat agar tidak terbodohi investasi ilegal," kata dia.

Menurut politikus Golkar ini, penting masyarakat diberitahu mana saja yang tergolong investasi ilegal. "Ini penting bapak sampaikan ke masyarakat agar menjadi bahan edukasi masyarakat agar masyarakat tidak terbodohi tidak terbohongi lagi oleh investasi ilegal," kata Adde.