Jokowi Minta Menteri Tak Lagi Bicara soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 06 Apr 2022, 12:35 WIB
Diterbitkan 06 Apr 2022, 12:35 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pembukaan Munas IX Korpri Tahun 2022 pada 28 Januari 2022. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengingatkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambungnya.

Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.

"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode terus berhembus. Mulai dari, tokoh politik, pengamat, hinhga menteri ikut menanggapi isu ini.

Taat Konstitusi

Jokowi pun akhirnya menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," jelas Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (30/3/2022).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya