Ekspose Big Data DPD, LaNyalla: Pemerintah Harus Hentikan Isu Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh. Salah satunya terkait big data yang menyebut dukungan tentang penundaan Pemilu 2024.

"Pemerintah harus meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang inkonstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," kata LaNyalla Mattalitti saat Acara Public Expose Big Data DPD RI di Jakarta, Kamis 14 April 2022.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Public Expose Big Data DPD RI merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Menurut LaNyalla, setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mampu memberikan informasi ke publik di ruang terbuka.

"Jadi wajib membuka datanya apabila diminta," kata dia.

LaNyalla meyakini, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Public Expose Big Data DPD RI mengungkap perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu Sosial, Ekonomi dan Politik.

"Ekspose Publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi (Luhut Panjaitan) yang mengatakan bahwa dari temuan Big Data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," urai dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam public expose yang dihelat kemarin, Founder Pusat Analisis Big Data Evello, Dudy Rudianto, juga mengungkap sejumlah poin. Pertama, DPD RI meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 pada trimester awal tahun 2022 cenderung turun. Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

Kedua, DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

Ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi. Dari soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng.

Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

Terakhir, merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Bidang Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diadang sekelompok mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI), usai menjadi pembicara dalam sebuah acara di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4/2022).

Luhut menyambut baik kehadiran sejumlah mahasiswa UI yang tengah menggelar aksi demonstrasi di kampusnya. Bahkan, ia mempersilakan salah satu orator untuk menyampaikan aspirasinya.

 "Gini-gini, mau kalian apa biar saya jawab," kata Luhut usai menjadi pembicara Minister Talk bertajuk “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat: Indonesia Menyongsong Pascapandemi Covid-19”.

Salah satu orator BEM UI meminta Luhut mengklarifikasi ucapannya terkait wacana penundaan Pemmilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita ingin menyuarakan pak, terakait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harap ditegaskan oleh pemerintah menolak wacana tersebut," kata orator.

"Kita tahu baca di media bahwa bapak Luhut Pandjaitan menyuruh para ketua partai menyampaikan wacana penundaan pemilu. Kita minta bapak klrafikasi dan kita minta bapak hari ini mengungkap big data, apakah berani pak?," sambung mahasiswa tersebut.

Luhut menegaskan, tidak pernah membuat pernyataan presiden 3 periode maupun penundaan Pemilu. Dia hanya meneruskan permintaan kebanyakan masyarakat Indonesia.

"Dengerin jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode, yang saya katakan itu di bawah banyak meminta Pemilu ditunda. Apakah saya salah bilang gitu? kamu ngomong gitu salah? enggak kan?," ujar dia.