Ma'ruf Amin: Peran Gereja di Papua Penting dalam Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, gereja memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua.

Adapun ini disampaikannya saat bertemu dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Rabu (20/4/2022).

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di tanah Cenderawasih itu.

Sehingga, pemerintah tak bisa bekerja sendiri dalam mengupayakan hal ini. Karena itu, disinilah gereja bisa berperan untuk membangun kedamaian dan kesejahteraan.

"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran gereja di Papua sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, dan kesejahteraan," kata Ma'ruf Amin.

Bukan hanya itu saja, konflik yang masih ada di Papua saat ini harus segera diakhiri. Menurutnya, diperlukan adanya kesepakatan dalam membangun kesejahteraan Papua yang berkelanjutan. "Kita bersepakat, mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan," jelas Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin menekankan pemerintah bekerja sama dengan para pihak terkait, khususnya komunitas gereja di Papua akan merumuskan solusi untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua.

"Kita akan carikan (solusi), kita akhiri (konflik) dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, terutama afirmasi terhadap Orang Asli Papua," kata dia.

Sementara itu, Ketua PGGP Papua Barat Sherly Parinussa menyampaikan pihaknya akan terus mendukung pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua dan mengedepankan pendekatan humanis.

"Eksistensi gereja-gereja yang ada di Papua Barat sebagai lembaga rohani, akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan komunitas gereja-gereja yang ada di Papua Barat untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan di Papua Barat," kata dia.

Lebih lanjut, Sherly menyadari beragam tantangan yang dihadapi dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua, namun PGPP menekankan siap bersinergi dengan lembaga keagamaan yang lain untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua.

"Kita tahu bersama ada banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi untuk membawa Papua pada kemajuannya. Kami hadir di sini bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden, bekerja sama dengan FKUB dan lembaga-lembaga keumatan yang lain untuk bersinergi mengakhiri berbagai hal yang menjadi konflik untuk percepatan pembangunan di Papua," jelas dia.

Ma'ruf Amin menerima perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2022). Pada kesempatan itu, dia menyatakan penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri.

"Pemerintah ingin bertemu berdialog di Papua dengan gereja-gereja ini, tapi mereka pihak gereja lebih dahulu datang ke sini dan menyampaikan berbagai usulan konstruktif. Saya kira karena memang pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengajak para pengurus PGGP ikut membantu rekonsiliasi dan menghilangkan konflik di tanah Papua.

"Jadi menghilangkan konflik dan ini kita bersepakat bagaimana mencari solusi kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan," kata dia.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Ketua Panitia Hari Pekabaran Injil (HPI) Jhony Banua Rouw, Keuskupan Jayapura Pastor Konstantinos Bahang, Ketua III PGPP-B Simson Aronggear, Sekretaris PGPP Kornelius Sutriyono, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Pusat Max Fredrik Leatemia, Bendahara PGPP Jalahan Sianturi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota (PGGS) Jayapura James Wambrauw.

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022.

"Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR. Kami berusaha sebelum Juni 2022, seluruh RUU itu bisa disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Rifqi seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan target tersebut merupakan salah satu konsekuensi pembentukan provinsi baru sehingga harus ada pembentukan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2024.

Menurut dia, pembentukan dapil baru itu berdampak penambahan dapil dan penambahan jumlah kursi anggota DPR RI sehingga harus disesuaikan dengan segera agar sinkron dengan tahapan Pemilu 2024.

"Pembentukan dapil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka akan ada penambahan kursi DPR termasuk penambahan dapil yang harus disesuaikan segera agar sinkron dengan tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan," ujarnya.