Moeldoko Tegaskan Indonesia Tak Memihak Siapa Pun dalam Konflik Rusia-Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia berada dalam posisi netral pada konflik Rusia-Ukraina.

Tak hanya menganut asas politik bebas aktif, kata Moeldoko, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai Presidensi G20 untuk tidak memiliki keberpihakan politik kepada negara mana pun.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima kunjungan dari Dubes Uni Eropa Vincent Piket di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (22/4/2022).

"Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia. Karena sebagai Presidensi G20, Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini," kata Moeldoko dikutip dari siaran pers, Jumat.

Dia juga menyayangkan eskalasi perang di Rusia dan Ukraina. Namun, Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun.

Sementara itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piket datang menemui Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina.

"Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina," katanya.

"Karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,” sambung Vincent.

Terkait hal ini, Moeldoko mengatakan bahwa pihak Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia. Dia pun mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.

"Ini berarti posisi Indonesia telah memberikan peranan dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia," ucap Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Melanie Joly bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 April 2022.

Salah satu agenda dalam kunjungannya ke Indonesia adalah mendiskusikan isu perang antara Rusia dan Ukraina. Terutama dengan posisi Indonesia sebagai presiden G20 tahun ini, tentu Menlu Melanie Joly memahami bahwa posisi RI sangat tidak mudah.

"Jadi tujuan (pertemuan) saya dengan presiden hari ini, dan juga menteri luar negeri RI, adalah untuk menemukan cara, guna memastikan bahwa ini (masalah perang Ukraina) dapat dirasakan oleh Indonesia," kata Joly dalam acara diskusi virtual FPCI bersama Dino Patti Djalalal di Jakarta, Senin, 11 April 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Joly berpendapat bahwa semua pihak perlu memberi kecaman maupun sanksi untuk Rusia demi memberi tekanan terhadap Rusia dengan tujuan akhir untuk mengakhiri invasi tersebut.

"Jadi, memiliki segala bentuk penghukuman sangat penting dalam konteks ini," ujarnya.

Hal ini juga sejalan dengan konteks ketika pada Kamis 31 Maret 2022, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, menyatakan bahwa ia enggan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam acara KTT G20 yang berlangsung di Bali pada akhir tahun ini.

Trudeau pun telah mengutarakan hal tersebut terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada Rabu 6 April 2022 bahwa Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan Group of 20 atau G20 jika Rusia hadir.

"Jadi Presiden Biden menjelaskan, dan saya tentu setuju dengannya, bahwa itu tidak bisa menjadi persoalan biasa di mana pun —untuk Rusia— di lembaga keuangan mana pun," kata Yellen selama dengar pendapat House Financial Services Committee seperti dikutip dari The Hill, Kamis (7/4/2022).

"Dia meminta Rusia dikeluarkan dari G20," kata Yellen menanggapi pertanyaan di persidangan, menambahkan, "Dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana."

Yellen berbicara dengan House Financial Services Committee pada hari Rabu, ketika mengatakan AS akan menolak untuk berpartisipasi dalam "sejumlah" pertemuan G20 tahun ini jika "Rusia ada di sana," demikian lapor Bloomberg.

Seorang juru bicara kemudian mengklarifikasi bahwa Yellen mengacu pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang ditetapkan pada 20 April di Washington.

Menteri keuangan G-20 dan gubernur bank sentral bertemu beberapa kali dalam setahun, biasanya di negara tuan rumah yang bergiliran setiap tahun. Sesi April direncanakan berlangsung di sela-sela pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia di Washington.

Yellen diperkirakan akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G-20 pada April di Bali.

KTT yang terdiri dari para pemimpin negara-negara G-20 dijadwalkan akhir tahun 2022 ini. Mengingat laporan baru-baru ini tentang kekejaman oleh pasukan Rusia di Ukraina, Biden dan para pemimpin dari Eropa Barat mungkin tidak hadir jika Presiden Rusia Vladimir Putin bersikeras untuk datang ke pertemuan tersebut.

Pemerintahan Biden secara terpisah pada hari Rabu mengumumkan putaran sanksi terbaru terhadap Rusia, yang mencakup hukuman pada putri Putin. 

Suara yang paling mengkhawatirkan berasal dari Uni Eropa. Pada akhir Maret lalu, kelompok dengan 28 anggota ini telah menyatakan kehadiran Rusia di forum-forum menteri akan bermasalah.

"Telah ada diskusi-diskusi terkait apakah layak untuk Rusia untuk menjadi bagian G20," ujar seorang pejabat senior G7, dikutip yahoo!finance. "Jika Rusia tetap menjadi anggota, maka itu akan menjadi organisasi yang kurang berguna.

G7 terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Rusia pernah bergabung ke G7 sehingga namanya menjadi G8, tetapi keanggotaan Rusia dibatalkan usai mencaplok Semenanjung Krimea yang secara sah milik Ukraina pada 2014. 

"Telah diperjelas kepada Indonesia bahwa kehadiran Rusia kepada pertemuan-pertemuan menteri akan sangat problematis bagi negara-negara Eropa," ujar sumber Uni Eropa tersebut.  

Sebelumnya dilaporkan, aksi penolakan yang keras juga muncul dari tetangga Rusia sendiri, Polandia. 

Dilaporan Polskie Radio, Kamis (24/3), gagasan itu diberikan oleh Menteri Pembangunan dan Teknologi, Piotr Nowak. Ia bahkan sudah membahas ini dengan Amerika Serikat. 

"Proposal kami untuk mencopot Rusia dari grup G20 dan menggantikannya dengan Polandia diterima dengan pemahaman besar oleh perwakilan-perwakilan administrasi Amerika," ujarnya. 

Polandia merupakan negara yang berbatasan dengan Rusia (Kaliningrad) dan Ukraina. Dulu Polandia juga anggota blok timur bersama Uni Soviet, tetapi kini mengambil posisi anti-Rusia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga terang-terangan agar Rusia diusir dari G20 tahun ini. Ia berkata tak mau duduk dengan negara yang menginvansi negara lain. 

"Rusia menginvasi Ukraina. Maksud saya, ini adalah tindakan berbahaya dan agresif yang merusak aturan hukum internasional," ujar PM Morrison seperti dilansir Sky News.

"Kami telah membuat pernyataan-pernyataan dan perwakilan-perwakilan yang sangat jelas tentang kekhawatiran kami pada keterlibatan Rusia di G20 tahun ini," lanjutnya.