Kemendagri Sebut Digitalisasi Bisa Bantu Optimalisasi Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Vickie Charamita mengatakan, perkembangan digitalisasi makin kian terasa sekarang.

Salah satu contohnya adalah saat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah sukses menggelar Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) padan tahun 2021 di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Transformasi digital di era sekarang mampu membuat jarak dan waktu menjadi sangat dekat," kata dia dalam keterangannya, Minggu (5/6/2022).

Diketahui, dalam kegiatan Gerbangdutas 2021, BNPP melaksanakan Program Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2021, peresmian atau penyerahan secara simbolis Program dan Kegiatan K/L yang telah selesai tahun sebelumnya, serta sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 01/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Gerbangdutas 2021 juga dirangkaikan dengan pencanangan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) 2021 dan Positif Expo Komoditas Unggulan Perbatasan.

"Peluncuran Virtual Exhibition Komoditas Unggulan Daerah Perbatasan adalah terobosan Informasi Teknologi yang melibatkan saudara-saudara sebangsa kita yang berada di perbatasan untuk mewujudkan nawacita program Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari batas terluar," kata Vickie.

Saat membuka gelaran Indonesia Maju Expo & Forum 2022 bertajuk "Bangga, Cinta & Pakai Produk Indonesia" yang berlangsung secara daring dan luring dari Jakarta Convention Center, Kamis (26/5/2022), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Suhajar menuturkan, belum lama ini Presiden Joko Widodo mengumpulkan berbagai pimpinan kementerian/lembaga termasuk kepala daerah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Suhajar menjelaskan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah lama mendorong beragam produk dalam negeri agar menguasai pasar Indonesia.

“Sesungguhnya kita sudah cukup panjang waktu untuk terus menggesa bagaimana produk dalam negeri ini menjadi raja di negara kita sendiri, menjadi tuan di rumah sendiri,” tegas Suhajar.

Dukungan terhadap produk dalam negeri ini dibutuhkan, mengingat UMKM merupakan salah satu sektor yang terpukul akibat pandemi. Apalagi, kata Suhajar, sektor UMKM merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga memberi penghidupan kepada masyarakat.

Karena itu, lanjut Suhajar, untuk menggerakan sektor tersebut, Presiden telah mengarahkan minimal 40 persen anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang terdapat dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk penggunaan produk dalam negeri. Ini merupakan bagian dari upaya memproteksi perekonomian Indonesia agar tetap tumbuh. 

Oleh karenanya, tambah Suhajar, Sekretaris Daerah sebagai panitia anggaran dan pengontrol penggunaan keuangan daerah dapat mengalokasikan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mencontohkan, penggunaan itu misalnya dalam menyediakan berbagai kebutuhan seperti konsumsi saat menggelar forum rapat.

“Waktu di rapat, Sekda harus mengontrol konsumsinya makan apa, harus membeli (dari) ibu-ibu yang (jualan produk dalam negeri untuk) menyiapkan snack-snack rapat tadi, bukan makanan lain, itu contoh-contoh nyata,” terang Suhajar.