Soal Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta, Risma: Bukan Mimpi Saya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tri Rismaharini atau Risma mengaku tidak memikirkan atau membayangkan dirinya akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Risma mengaku tidak akan pernah bermimpi macam-macam tentang jabatan politik.

"Saya menyampaikan itu bukan saya. Bukan keinginan atau mimpi saya atau apa, tidak ada, sedikit pun tidak ada, karena bagi saya jabatan itu tidak boleh diminta," kata Risma di Sekolah Partai PDIP, Rabu (22/6/2022).

Mantan Wali Kota Surabaya itu bahkan mengaku tidak pernah menyangka ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Sosial (Mensos) di kabinet Indonesia Maju.

"Saya sekali lagi, saya enggak pernah membayangkan jadi apa saya, karena bagi saya jabatan itu enggak bisa diminta. Jadi, waktu mulai pertama sampai kedua jadi Wali Kota (Surabaya, red), bahkan kemarin sama menteri pun, saya enggak tahu, karena enggak dikasih tahu juga," kata Risma.

Risma menyebut dirinya saat ini memilih fokus pada pekerjaan sebagai kader PDIP ketimbang berkomunikasi untuk dicalonkan sebagai kandidat pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Saya harus kerja memang konsentrasi penuh. Kan, saya DPP bidang kebudayaan, saat saya lagi konsentrasi bagamana orang ini bisa akses ekonomi lebih baik begitu," lanjut Risma.

Saat disinggung kesiapan diusung menjadi kandidat pada Pilgub DKI Jakarta 2024, Risma justru bercerita pernah menolak tawaran menjadi Mensos di kabinet Indonesia Maju.

"Menteri itu sudah empat kali saya menolak ke Ibu, kemudian Pak Jokowi saya matur Ibu, Bu saya enggak mau jadi menteri, bahkan yang kedua dan terakhir Pak Jokowi, kedua, saya posisi di Jerman, ndak Bu. Kemudian Pak Jokowi di Surabaya, saya ndak Pak," ucap Risma bercerita.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya memiliki banyak stok kader pemimpin yang bisa didukung untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2024 mendatang.

Meski demikian, Hasto memastikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menetapkan siapa kandidat yang dipilih untuk maju di Pilkada Serentak 2024 nanti. 

"Nanti rakyat yang menentukan. Bu Mega secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan," kata Hasto di sela-sela kegiatan pembersihan DAS dan penanaman pohon di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022). 

Ketika disinggung nama Tri Rismaharini atau Risma, Hasto menilai sosok Menteri Sosial itu sudah teruji saat memimpin Wali Kota Surabaya. Hasto menyatakan, daya kepemimpinan Risma memang pantas dijadikan contoh untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. 

"Itu hal yang bagus karena dengan merawat kota menjadi bersih dan sehat, bukankah ini tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Apa yang sudah dilakukan Bu Risma menjadi bagian kurikulum dalam sekolah partai agar merawat lingkungan, menanam pohon, membangun taman kota, membersihkan sungai, merupakan bagian politik sehari-hari yang harus dijalankan oleh setiap anggota partai," kata Hasto. 

Temuan survei Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi sebagai calon gubernur DKI Jakarta, yakni sebesar 34,5 persen. Tingginya elektabilitas Ganjar jauh meninggalkan kader PDIP lainnya, yaitu Tri Rismaharini (14,3 persen) dan gubernur petahana Anies Baswedan (10,0 persen).

“Ganjar menjadi calon gubernur paling diunggulkan jika diusung dalam Pilkada DKI Jakarta, mengalahkan Risma dan Anies,” kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Selain Ganjar dan Risma, ada pula nama Gibran Rakabuming Raka yang meraih elektabilitas 1,3 persen.

Menurut Riandi, keberadaan Ganjar masih menjadi pro dan kontra di internal PDIP terkait Pilpres 2024. Nama Ganjar selalu unggul dalam bursa capres, sedangkan elite PDIP cenderung mendukung Puan Maharani.

“Dengan mengusung Ganjar pada Pilkada DKI Jakarta, PDIP bisa mengamankan Puan untuk mendapatkan tiket pilpres,” tandas Riandi.

Di sisi lain, gambaran elektabilitas Ganjar di DKI Jakarta juga menunjukkan besarnya dukungan yang dimiliki Gubernur Jawa Tengah itu di ibukota. Bahkan jauh melebihi Risma, yang kerap disebut-sebut sebagai cagub yang didukung PDIP alih-alih Ganjar.

“Posisi Ganjar tetap dilematis, elektabilitas tinggi tetapi minim dukungan partainya sendiri,” lanjut Riandi.

Sementara itu Anies tampaknya bakal berkonsentrasi untuk maju pada gelaran Pilpres. “Publik ibukota melihat jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya semata-mata sebagai batu loncatan, ingin meniru pola Jokowi, hanya saja belum tampak gebrakan berarti yang menjadi legacy Anies,” jelas Riandi.

“Lain halnya dengan Ahmad Riza Patria, sebagai wakil gubernur justru tampak lebih bertindak sebagai the real gubernur,” ungkap Riandi.

Ariza kerap tampil sebagai bemper Anies dalam menjelaskan berbagai kebijakan yang kontroversial. Dengan modal elektabilitas sebesar 5,8 persen, Ariza memiliki peluang untuk maju sebagai cagub pada Pilkada DKI Jakarta.